Kementerian PKP Tinjau Progres Pembangunan Rumah Susun di Papua Barat Daya: Pastikan Kualitas dan Percepatan Penyelesaian Pekerjaan

tvOnenews.com - Dalam rangka memastikan kualitas, progres, dan pemanfaatan Rumah Susun pada Daerah Otonomi Baru (DOB) berjalan sesuai dengan ketentuan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi pembangunan rumah susun di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Kunjungan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, bersama tim teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Papua II, Balai Wilayah Sungai Papua Barat, dan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya. Tinjauan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan fisik berjalan sesuai target, hasil pekerjaan memenuhi standar mutu, serta mengidentifikasi kendala di lapangan guna mendukung percepatan penyelesaian proyek.
 
Tiga Rumah Susun DOB Ditinjau Secara Langsung
Dalam kegiatan tersebut, rombongan meninjau tiga lokasi rumah susun (Rusun), yakni Rusun ASN PUPR, Rusun ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan Rusun ASN TNI AL (Pasmar 3) yang seluruhnya berlokasi di Kota Sorong.
1. Rusun ASN PUPR yang berlokasi di Jl. Sungai Kamundan, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, saat ini telah mencapai realisasi fisik sebesar 91,88% dengan deviasi positif +0,04%. Proyek ini memiliki 44 unit hunian tipe Wisma Arunika 36 m², dengan kapasitas hingga 176 orang. Untuk mengatasi potensi genangan air di sekitar kawasan, telah direncanakan pembuatan 14 titik sumur resapan sedalam 12 meter, serta koordinasi lanjutan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) guna penataan aliran air secara permanen.

2. Rusun ASN Pemprov Papua Barat Daya di kawasan Jl. Sorong–Klamono KM 16, memiliki progres fisik 86,56%. Permasalahan utama terkait drainase kawasan yang belum terintegrasi dengan saluran primer di Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) DOB kini tengah dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Provinsi PBD untuk sinkronisasi rancangan dan masterplan kawasan.

3. Rusun ASN TNI AL (Pasmar 3) telah mencapai realisasi fisik 99,88% dan ditargetkan akan melakukan PHO parsial pada 24 Oktober 2025. Beberapa isu teknis seperti genangan di area belakang rusun dan kelengkapan dokumen lingkungan sedang dalam proses penyelesaian melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk penerbitan UKL/UPL serta pengajuan administrasi PBG.
 
Percepatan Administrasi dan Sinkronisasi Kawasan
Selain meninjau progres fisik, tim juga menemukan perlunya percepatan penerbitan sejumlah dokumen pendukung seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar pembangunan rusun DOB dapat segera dimanfaatkan oleh para ASN dan masyarakat.

“Kita pastikan seluruh aspek teknis, administrasi, dan lingkungan terselesaikan tepat waktu. Rumah susun ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan tata ruang dan pelayanan pemerintahan di daerah otonomi baru,” ujar Imran.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten akan menggelar rapat koordinasi pada 10 Oktober 2025 untuk membahas percepatan penyelesaian administrasi pembangunan dan penghunian rusun.

Baca Juga

ASN Bali yang Ketahuan Selingkuh Bisa Dipecat, Koster:  Kualitas dan Integritas Perlu Ditingkatkan

{{imageId:372969}}
 
Kolaborasi untuk Papua Barat Daya yang Lebih Baik
Turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Yakobus T. P (Kepala Dinas PU Provinsi Papua Barat Daya), Oktofiansyah R (Paban Srena Pasmar 3), Wempy Nauw (Kepala BWS Papua Barat), Dessyarmeda (Kepala BP3KP Papua II), serta perwakilan PT Nindya Karya sebagai pelaksana konstruksi.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pelaksana, pembangunan rumah susun di Papua Barat Daya diharapkan dapat selesai tepat waktu, memiliki kualitas yang baik, dan segera dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik di wilayah baru tersebut.

“Kementerian PKP berkomitmen terus hadir mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perumahan di Papua Barat Daya sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia,” tutup Imran.(chm)