Banjir Rob dan Penurunan Tanah Ekstrem Ancam Ibu Kota, LPBINU DKI Jakarta Dorong Kolaborasi

Jakarta, tvOnenews.com - Banjir rob yang kerap melanda kawasan Jakarta terutama di wilayah Utara ibu kota dinilai memiliki dampak yang serius dan berkepanjangan.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk 'Ancaman Air Tanah, Rob, dan Masa Depan Jakarta: Tanggung Jawab Siapa? #Membaca Akar Masalah, Menentukan Arah Solusi' yang dilangsungkan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) DKI Jakarta.

“Banjir rob kini bukan lagi fenomena musiman, tetapi terjadi semakin rutin dan meluas. Kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat pesisir adalah dampak nyata yang kita saksikan hari ini,” kata Ketua LPBI NU DKI Jakarta, Laode Kamaluddin kepada awak media, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Laode menuturkan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, beban bangunan, dan minimnya sistem air bersih menjadi faktor yang mempercepat kerentanan kota.

“Beberapa wilayah di Jakarta mengalami penurunan tanah lebih dari 10 sentimeter per tahun. Jika tidak ditangani serius, sebagian area berpotensi tenggelam permanen,” tambah Laode.

Sementara, Peneliti BRIN, Joko Widodo, menjelaskan bahwa penurunan muka tanah tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga di wilayah pesisir lain seperti Pantura, Demak, Tangerang, dan Bekasi.

Baca Juga

Gubernur Pramono Anung Sebut Parpol di Jakarta Harus Utamakan Kepentingan Warga di Atas Golongan

Ia menegaskan bahwa beberapa titik di Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi kawasan dengan tingkat penurunan tanah paling signifikan, yang turut meningkatkan ancaman banjir rob setiap tahun.

“Fenomena penurunan tanah tidak eksklusif terjadi di Jakarta. Namun, kondisi terparah memang terlihat di wilayah pesisir Jakarta, Pantura, Demak, Tangerang, dan Bekasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dan upaya mitigasi terpadu. 

Menurutnya, Synthetic Aperture Radar (SAR) digunakan BRIN untuk memantau dinamika pergerakan tanah secara akurat, sementara solusi ekologis dan regulatif perlu segera diterapkan.

“Penanaman mangrove di kawasan pesisir dan penerapan zona bebas air tanah adalah dua strategi mitigasi yang bisa segera diterapkan untuk memperlambat penurunan tanah,” tegasnya.

Sementara, Akademisi Universitas Indonesia, Farizan Radhiya Yahya memandang terkait kualitas dan pencemaran air tanah di Jakarta bahwa wilayah pesisir, terutama Jakarta Barat, mengalami pencemaran yang signifikan akibat aktivitas industri dan pemanfaatan air tanah yang berlebihan. 

Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya air.

“Berdasarkan indeks mutu air, pencemaran paling signifikan terjadi di Jakarta Barat dan wilayah pesisir. Kondisi ini memperburuk degradasi lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum dalam menjelaskan upaya teknis yang dilakukan pihaknya untuk mengurangi dampak banjir rob khususnya di kawasan Muara Angke dengan kondisi penurunan tanah ekstrem. 

Ia menekankan pentingnya kombinasi infrastruktur pengendali dan teknologi pemantauan.

“Di Muara Angke, penurunan tanah cukup ekstrem karena kondisi tanah yang lunak. Kami membangun tanggul pengaman pantai, giant sea wall, dan melakukan pembersihan rutin di sekitar lokasi untuk mengurangi efek banjir rob,” katanya.

Selain itu, Ibu Ika memperkenalkan inovasi digital yang digunakan untuk mendeteksi dan memantau banjir rob secara real-time.

“SDA mengembangkan platform SINARJI, yang dapat mendeteksi banjir rob secara cepat dan akurat, sehingga langkah mitigasi bisa segera dilakukan,” ungkapnya. (raa)