Terbongkar! Begini Alasan Indonesia Tak Wajib Ikut Aturan Anti Rokok WHO

Jakarta, tvOnenews.com - Jurnalis senior Bambang Harymurti mengungkapkan fakta mengejutkan terkait dasar kebijakan global anti-tembakau yang digagas oleh Bank Dunia dan WHO.

Menurutnya, riset Bank Dunia tahun 1988 justru menunjukkan bahwa Indonesia termasuk satu dari empat negara di dunia yang memperoleh manfaat ekonomi paling besar dari industri rokok.

“Di laporan Bank Dunia tahun 1988 itu disebutkan, dampak ekonomi industri rokok lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya untuk hampir semua negara,kecuali empat negara, dan yang paling tinggi manfaat ekonominya justru Indonesia,” ujar Bambang Harymurti kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

Temuan itu, lanjut Bambang, menjadi dasar rasional mengapa Indonesia tidak wajib menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diinisiasi oleh WHO dan telah didukung sebagian besar negara di dunia.

“Kalau dasar framework itu sendiri menyebut Indonesia pengecualian, ya logis kalau kita tidak ikut. Sudah dikasih izin oleh datanya sendiri,” tegasnya.

Bank Dunia mencatat, kontribusi industri rokok terhadap sektor manufaktur Indonesia mencapai sekitar 8 persen, menjadikannya salah satu tulang punggung industri nasional. 

Baca Juga

Sektor Agribisnis Indonesia Siap Perkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing di Kawasan ASEAN

Oleh karena itu, Bambang menilai bahwa kebijakan anti-tembakau global tidak bisa diterapkan secara seragam di semua negara.

“Rokok di Indonesia bukan hanya soal konsumsi, tapi juga soal lapangan pekerjaan, penerimaan negara, dan ekosistem ekonomi lokal. Pemerintah tugasnya bukan membunuh industri, tapi mengatur agar transisi berlangsung sehat,” jelasnya.

Lebih jauh, Bambang juga menyoroti adanya kepentingan politik dan ekonomi global di balik dorongan kebijakan anti-rokok dunia.

“Intervensi asing itu tidak tunggal. Ada yang datang dari Amerika, Rusia, hingga Cina, masing-masing membawa agenda berbeda,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada kebijakan yang bersifat dogmatis.

“Kebijakan publik seharusnya mencari keseimbangan, bukan tunduk pada dogma. Pemerintah harus menanggung semua aspirasi rakyatnya,” katanya menegaskan.

Meski demikian, Bambang mendorong agar pemerintah tetap menyiapkan peta jalan (roadmap) jangka panjang bagi industri hasil tembakau.

Ia menilai transformasi ekonomi perlu dilakukan secara bertahap seperti yang pernah diterapkan pada sektor tekstil dan sepatu.