Pembangunan Infrastruktur dan Percepatan RPJMD 2030 Kota Surabaya

tvOnenews.com - Pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya memasuki fase percepatan yang dipicu oleh kebutuhan menyelesaikan persoalan dasar kota dari penanganan banjir hingga konektivitas jalan sebagai bagian dari implementasi RPJMD 2025–2030. Dari sisi legislatif, DPRD Kota Surabaya menegaskan peran pengawasan sekaligus dorongan kebijakan agar manfaat infrastruktur dapat segera dirasakan oleh warga, terutama pada level kampung dan permukiman. 

Menurut dokumen rencana dan pernyataan Pemkot, fokus utama percepatan meliputi: jalan dan konektivitas (termasuk proyek jalan lingkar), drainase dan infrastruktur penanganan banjir, serta peningkatan infrastruktur lingkungan di tingkat kampung seperti paving, saluran, dan PJU. Upaya percepatan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan efisiensi biaya, urgensi sosial-ekonomi, dan kebutuhan menekan risiko bencana yang tiap tahun kerap mengganggu aktivitas kota. 

Herlina Harsono Njoto, anggota  DPRD Kota Surabaya menjelaskan, “percepatan RPJMD 2030 ini adalah niat baik pemkot sekaligus menagih janji walikota pada saat kampanye. Perbaikan infrastruktur, sistem Pendidikan, layanan Kesehatan. Meski terlihat komperhensif tapi ini semua untuk surabaya kedepn lebih baik lagi.”

Percepatan yang dimaksud tak semata soal waktu kerja lapangan; ia menuntut struktur pembiayaan yang berbeda. Pemkot Surabaya bersama DPRD menyepakati penggunaan kombinasi APBD dan pembiayaan alternatif (termasuk skema kerja sama pemerintah-badan usaha dan penggunaan instrumen pembiayaan daerah yang terukur) untuk menghindari backlog proyek dan menyelesaikan paket-paket prioritas lebih cepat. DPRD menegaskan pentingnya kajian fiskal agar skema ini aman bagi kesehatan keuangan daerah dalam jangka panjang. 

Herlina menyoroti keseimbangan antara percepatan dan kehati-hatian fiskal: menurutnya, “Percepatan boleh dilakukan, tetapi DPRD akan terus mengawal simulasi fiskal agar jangan sampai solusi hari ini menjadi beban jangka panjang bagi warga.” Pernyataan ini merepresentasikan sikap DPRD yang pro-aksi namun juga menekankan akuntabilitas anggaran. 

DPRD, menurut Herlina, akan mengukur keberhasilan lewat indikator yang nyata: berkurangnya titik genangan musiman, perbaikan konektivitas yang menurunkan waktu tempuh rute strategis, serta penyelesaian paket rutilahu dan kampung produktif. Evaluasi berkala dan keterbukaan data menjadi syarat — sehingga warga bisa melihat progres dan hasil nyata dari percepatan RPJMD. 

Dari sudut pandang legislatif yang diwakili Herlina Harsono Njoto, percepatan RPJMD bukan sekadar soal tempo kerja, melainkan soal kepastian manfaat bagi warga. DPRD merekomendasikan: (1) memperkuat kajian fiskal sebelum mengambil skema pembiayaan alternatif; (2) memprioritaskan penanganan kampung yang rentan; (3) mempercepat pembebasan lahan dengan pendekatan kompensasi dan komunikatif; dan (4) membuka dashboard publik untuk memantau realisasi proyek. Jika langkah-langkah ini diikuti, DPRD optimistis percepatan dapat meningkatkan kualitas hidup warga tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal.(chm)