DPRD Surabaya Soroti Masa Depan SWK: Antara Revitalisasi dan Ancaman Sepinya Sentra Kuliner Rakyat
- Istimewa
tvOnenews.com - Sentra Wisata Kuliner (SWK) sejak awal dirancang sebagai ruang tumbuhnya ekonomi kerakyatan di Surabaya. Namun memasuki akhir 2025, wajah SWK menunjukkan dinamika yang kontras. Di atas kertas, Surabaya memiliki 52 SWK aktif sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi UMKM milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, lengkap dengan data jumlah pelaku, stan, dan omset tahunan yang seluruhnya tercatat dalam dashboard resmi UMKM kota.
Namun kondisi lapangan menunjukkan sejumlah SWK justru menghadapi penurunan okupansi dan jumlah pengunjung. Data dari laporan lapangan menyebut sebagian besar SWK masih bergelut dengan sepinya aktivitas, seperti yang tampak di SWK Kalimas Timur, di mana dari 119 lapak yang tersedia kini hanya tersisa sekitar 30 pedagang aktif, memicu kekhawatiran akan keberlanjutan usaha para pelaku kuliner di sana.
Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kota tetap melakukan ekspansi dan revitalisasi. Pada Mei 2025, Wali Kota Surabaya meresmikan SWK Ikan Duyung di kawasan Perak Barat, Krembangan, yang menjadi simbol komitmen pemerintah mendukung ekonomi kerakyatan dan formalitas UMKM.
Dalam peresmian itu, pemerintah menegaskan bahwa SWK tak hanya menjadi titik kuliner, tetapi ruang publik yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan sosial dan pertunjukan kreatif. Para pedagang di lokasi baru tersebut juga mendapatkan pendampingan untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal sehingga mampu bersaing dengan standar layanan modern.
Namun DPRD Kota Surabaya menilai revitalisasi harus berjalan paralel dengan pembenahan struktural. Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mohammad Faridz Afif, menegaskan bahwa persoalan SWK bukan semata-mata soal pembangunan lokasi baru, tetapi tentang bagaimana memastikan keberlanjutan usaha para pedagang lama yang kini menghadapi tekanan pasar yang berubah.
- Istimewa
Menurut DPRD, masalah terbesar SWK adalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini lebih banyak menggunakan layanan delivery, serta terbatasnya kemampuan pedagang dalam memanfaatkan pemasaran digital. Faridz menilai model bisnis banyak SWK masih stagnan dan belum menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen urban yang semakin kompetitif. Situasi ini diperkuat oleh kajian dan laporan pembinaan UMKM yang menyoroti urgensi digitalisasi UMKM lewat pelatihan e-Peken dan strategi pemanfaatan platform daring bagi pedagang kecil.
Selain itu, DPRD menyoroti hambatan legalitas yang dihadapi banyak pedagang. Masih terdapat pelaku kuliner yang belum memiliki NIB maupun sertifikasi halal, sehingga sulit memasuki pasar formal dan memanfaatkan fasilitas pembinaan UMKM. Pemerintah kota sendiri telah memfasilitasi pelatihan dan layanan pendampingan legalitas melalui kelurahan dan OPD terkait, namun DPRD menilai jumlahnya perlu diperbanyak dan dipastikan tepat sasaran. Infrastruktur juga menjadi perhatian karena beberapa SWK berada di kawasan yang rentan banjir atau minim fasilitas, yang mengakibatkan penurunan kenyamanan pengunjung.
Dengan data okupansi yang fluktuatif dan tekanan pasar yang makin ketat, DPRD menegaskan perlunya strategi terpadu. Faridz menyebut SWK harus kembali menjadi ruang ekonomi rakyat yang bernapas—bukan sekadar bangunan kosong yang dibiarkan berjalan dengan rutinitas lama. DPRD berkomitmen mengawal pembenahan itu melalui pengawasan, rekomendasi strategis, dan sinergi kebijakan bersama Pemkot agar masa depan SWK di Surabaya kembali cerah.(chm)
Load more