Cuaca Ekstrem Mengintai: DPRD Surabaya Desak Mitigasi Hingga Tingkat Kelurahan

tvOnenews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya membunyikan alarm keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjelang puncak musim hujan pada periode November hingga Desember 2025. Cuaca ekstrem yang diprediksi disertai anomali curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi mendesak adanya kesiapsiagaan bencana yang diperketat, tidak hanya berpusat di BPBD Kota.

Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, menegaskan bahwa sistem mitigasi harus diperkuat secara masif hingga ke level kecamatan dan kelurahan, sebagai garda terdepan penanganan bencana di tengah masyarakat.

"Anomali cuaca tahun ini membuat pola hujan tidak stabil. Karena itu, mitigasi harus ketat. Tidak bisa hanya mengandalkan BPBD di pusat, tapi harus sampai ke kecamatan dan kelurahan," tegas legislator dari Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini.

Menurut Cak Yebe, potensi bencana seperti angin kencang, genangan, dan pohon tumbang menuntut respons yang jauh lebih cepat. Kesiapan perangkat wilayah, dari camat hingga lurah, menjadi kunci dalam penanganan menit-menit pertama saat hujan ekstrem terjadi.

Ia mendesak agar perangkat wilayah segera meningkatkan patroli, memetakan titik-titik rawan bencana, dan memastikan saluran lingkungan bersih untuk meminimalkan gangguan air sejak dini.

"Yang paling dekat dengan warga adalah kelurahan dan kecamatan. Respons awal itu sangat menentukan, terutama pada menit-menit pertama ketika hujan ekstrem turun," ujarnya.

Baca Juga

Pemkab Tapteng Percepat Realisasi TKD Rp 123,727 Miliar Untuk Pemulihan Pascabencana

Secara teknis, setiap kantor kelurahan wajib memiliki peralatan mitigasi mandiri. Peralatan vital seperti pompa portabel, gergaji mesin (chainsaw), lampu darurat, hingga pelampung harus tersedia dan siap pakai.

"Respons cepat di lapangan itu kuncinya. Kelurahan harus punya peralatan dasar untuk menangani kejadian awal sebelum bantuan besar datang," imbuh Cak Yebe.
Selain kesiapan lapangan, Komisi A juga menyoroti masalah serius pada sistem kendali kota. Dalam kesempatan yang sama, Cak Yebe mengkritik kondisi teknis Command Center 112 yang dilaporkan mengalami gangguan, dengan sebanyak 31 monitor mati.

Kerusakan ini mengakibatkan pemantauan terhadap 124 titik CCTV vital terganggu secara real time. Ia menilai kondisi ini sangat membahayakan dalam upaya tanggap darurat.