DPRD Surabaya Desak Pembentukan Tim Siber Lawan Prostitusi Online

tvOnenews.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera memperkuat pengawasan siber untuk menanggulangi maraknya praktik prostitusi online yang kini beroperasi secara terselubung melalui aplikasi digital.

DPRD menilai, status Surabaya sebagai smart city menuntut pendekatan keamanan yang jauh lebih cerdas, mengingat pola razia manual tidak lagi efektif.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan bahwa dinamika prostitusi yang bergerak masif melalui aplikasi seperti MiChat, Telegram, dan platform serupa, telah membuat praktik razia tradisional tidak lagi efisien tanpa adanya basis data dan kemampuan siber.

“Surabaya ini sudah smart city, maka keamanannya juga harus mengimbangi dengan pendekatan yang lebih cerdas,” kata legislator dari Partai Gerindra tersebut.

Kahfi menjelaskan, aktivitas prostitusi kini sangat hidup di dunia digital, meskipun sering kali tidak terlihat secara fisik. Ia pun mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya untuk membentuk unit pemantauan siber khusus.

Baca Juga

UMKM di Surabaya Diingatkan Pentingnya Memisahkan Keuangan Usaha dan Pribadi

Selain penguatan pengawasan siber, DPRD juga menyoroti maraknya properti yang beralih fungsi menjadi lokasi transaksi prostitusi daring. Kahfi mendesak tindakan tegas terhadap kos-kosan atau apartemen yang berubah fungsi menjadi tempat penyewaan jangka pendek (short-time) dan memfasilitasi transaksi dari aplikasi online.

Ia menekankan agar pemilik properti yang terbukti membiarkan praktik semacam itu diberikan sanksi administratif maksimal.

“Kos-kosan berubah jadi hotel short-time? Pemiliknya harus tanggung jawab. Terbukti membiarkan, cabut izin usahanya,” tegas Kahfi.

DPRD meminta Pemkot untuk meninggalkan pola penegakan yang reaktif (menunggu laporan atau viral) dan mulai bergerak proaktif dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang sudah lengkap dimiliki Surabaya, seperti Command Center 112 dan integrasi data perizinan hotel dan kos.

“Kita sudah punya modal teknologi, tinggal bagaimana itu dioptimalkan untuk menjaga kota dari praktik seperti ini,” pungkasnya.(chm)