Bukan Sekadar Alutsista, Ini Alasan Kemandirian Industri Pertahanan Jadi Taruhan Masa Depan Indonesia

Dari sisi pembiayaan, ia menilai industri pertahanan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, anggaran pertahanan juga harus dialokasikan untuk pemeliharaan alutsista, kesiapan operasional, serta belanja rutin lainnya.

“Ketergantungan penuh pada APBN memiliki keterbatasan struktural. Karena itu, kebijakan pemerintah untuk mendorong skema pembiayaan alternatif merupakan langkah rasional dan sejalan dengan praktik internasional,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah mulai mendorong skema pembiayaan alternatif, salah satunya melalui kerja sama dengan perbankan nasional, khususnya bank-bank BUMN, untuk mendukung pembiayaan proyek industri pertahanan.

“Dukungan sektor keuangan terhadap industri pertahanan sudah mulai terlihat, terutama dari perbankan nasional dan bank BUMN. Beberapa skema pembiayaan dan kerja sama telah dijajaki untuk mendukung industri strategis ini,” kata Khairul.

Sementara itu, Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI), Zaenal, menyoroti pengalaman historis Indonesia yang menunjukkan risiko strategis akibat ketergantungan pada pemasok alutsista asing.

Risiko tersebut antara lain berupa potensi embargo hingga gangguan rantai pasok yang dipicu konflik geopolitik global.

Baca Juga

Jadwal Kumamoto Masters 2026, Jumat 13 November: 4 Wakil Indonesia Tersisa, Perang Saudara di Sektor Tunggal Putra

“Kemandirian industri pertahanan menjadi prasyarat bagi sistem pertahanan yang kuat dan maju. Selain itu, kemandirian juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan penguasaan teknologi dalam negeri,” ujar Zaenal.

Ia menambahkan, kemampuan mandiri di sektor pertahanan juga menciptakan efek tangkal (deterrent effect) bagi pihak luar. Negara dengan industri pertahanan yang maju dinilai lebih tangguh karena mampu memenuhi kebutuhan militernya sendiri tanpa bergantung pada negara lain.

“Kondisi ini meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis. Pemerintah telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang,” katanya.