Ancaman Rusaknya Terumbu Karang Raja Ampat Semakin Nyata, Pengamat Maritim Sodorkan Lima Solusi

Jakarta, tvOnenews.com - Wilayah perairan Raja Ampat, Papua dalam ancaman serius rusaknya terumbu karang.

Hal itu disampaikan oleh pengamat maritim Indonesia dari IKAL Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa.

Hakeng mengungkap Raja Ampat sebagai jantung segitiga terumbu karang dunia yang memegang 75 persen biodiversitas karang global terancam rusak akibat peningkatan lalu lintas kapal tanpa pengawasan yang memadai.

Ancaman dapat terjadi kapan saja seperti peristiwa MV Caledonian Sky (2017) yang menghancurkan 18.882 meter persegi terumbu karang dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 271 Miliar.

Ia menekankan risiko kecelakaan serupa kian nyata seiring pertumbuhan volume kapal pesiar yang diprediksi naik 15-20 persen pasca pandemi Covid-19.

"Kedaulatan maritim bukan hanya soal keamanan dari serangan militer, tetapi juga perlindungan terhadap integritas ekosistem yang menjadi warisan dunia. Kita tidak boleh membiarkan Raja Ampat menjadi saksi bisu kegagalan sistem navigasi kita kembali," kata Hakeng kepada awak media, Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Baca Juga

Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2026 Catat Perputaran Transaksi Capai Rp6 Miliar Dalam Sehari, Ratusan UMKM Terlibat

Hakeng menjelaskan terdapat tida kendala utama yang perlu dilakukan pembenahan dengan segera melalui analisa dirinya.

Poin pertama dari ketiga kedala itu berupa ketidakakuratan peta navigasi yakni nakhoda asing sering terjebak pada peta elektronik global (ENC) yang tidak mampu memotret profil terumbu karang dinamis bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Poin kedua berupa minimnya Infrastruktur SBNP yakni jalur kritis seperti Selat Dampier dan Selat Sagawin kekurangan Pelampung Suar (Light Buoy) sehingga belum memenuhi standar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sedangkan pada poin ketiga berupa ketiadaan status Particularly Sensitive Sea Area (PSSA).

"Raja Ampat belum ditetapkan sebagai PSSA oleh IMO. Tanpa status ini, Indonesia tidak memiliki otoritas mandatori untuk membatasi rute kapal asing (Area to be Avoided)," katanya.

Lantas dalam menangkal kendala yang ada, Hakeng menawarkan lima solusi strategi guna mewujudkan 'Safe and Green Shipping' di Raja Ampat.

Kelima solusi tersebut yakni pemanduan wajib (compulsory pilotage), operasionalisasi VTS, layanan escort dan tugboat, modernisasi SBNP digital, integrasi hukum berupa sinkronisasi SOP dengan standar SOLAS 1974 dan MARPOL.