Ekonom Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional di Hadapan Investor AS

Jakarta, tvOnenews.com - Ekonom Indonesia Billy Mambrasar memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional yang dikenal dengan istilah Prabowonomics dalam sebuah forum ekonomi bersama investor Amerika Serikat di Jakarta. Paparan tersebut menyoroti peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Billy menjelaskan, Prabowonomics dirancang sebagai pendekatan moderat yang menyeimbangkan peran negara dan mekanisme pasar. Negara, kata dia, berfungsi memastikan stabilitas sosial dan ekonomi, sementara aktivitas usaha tetap berjalan secara kompetitif dengan perlindungan terhadap masyarakat.

“Model ini menempatkan negara sebagai penjaga stabilitas, pasar tetap bergerak, dan masyarakat mendapatkan perlindungan,” ujar Billy dalam forum tersebut.

Ia menambahkan, ketahanan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih berada di atas 5 persen sepanjang 2025, meski perekonomian global menghadapi tekanan.

Dalam pemaparannya, Billy juga menyinggung reformasi pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, penguatan tata kelola dilakukan agar aset negara dikelola lebih profesional dan efisien, dengan hasil usaha dikembalikan untuk kepentingan publik melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama. Billy menyebutkan sejumlah program pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat kualitas generasi muda sejak dini, antara lain penyediaan makanan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, serta sekolah berasrama bagi anak dari keluarga kurang mampu dan siswa berprestasi.

“Pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia. Fondasinya dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pendidikan,” katanya.

Di sektor pelayanan publik, ia menilai pemerintah terus melakukan penyederhanaan regulasi dan pemangkasan birokrasi. Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa, memperkuat usaha kecil, serta memastikan negara berperan sebagai fasilitator, bukan penghambat kegiatan ekonomi.

Billy menegaskan, keberhasilan kebijakan ekonomi nasional diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelompok rentan dapat naik kelas secara ekonomi dan sosial.

Pada aspek kemandirian nasional, ia menyoroti penguatan sektor pangan, energi, dan industri sebagai prioritas. Di sisi lain, Indonesia tetap membuka ruang kerja sama perdagangan dan investasi internasional dengan berpegang pada prinsip politik luar negeri nonblok.

Data investasi juga disampaikan dalam forum tersebut. Billy menyebutkan realisasi investasi nasional pada 2025 mencapai Rp1.931 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,71 juta orang, yang menunjukkan kontribusi investasi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Di bidang penegakan hukum, ia menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari iklim ekonomi yang sehat. Sepanjang 2025, puluhan perkara korupsi berhasil diungkap, termasuk kasus besar di sektor ekspor yang berdampak pada pemulihan keuangan negara.

“Penegakan hukum yang tegas adalah prasyarat agar pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan,” ujar Billy.

Ia menegaskan bahwa Prabowonomics bukan sekadar konsep normatif, melainkan kerangka kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat fondasi manusia, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.