Dianggap Tak Becus Tanggulangi Covid-19, Mahasiswa dan Pedagang di Pematangsiantar Demo

Pematangsiantar, Sumatera Utara - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Level 4 di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut) yang dilaksanakan sejak 10 Agustus 2021 hingga 23 Agustus 2021 mendatang, mendapat sorotan dan protes dari sejumlah kalangan masyarakat dan mahasiswa.

Puncaknya pada Jumat (20/8)  puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ( GMKI) Kota Pematangsiantar dan pedagang menggelar aksi unjuk rasa turun ke jalan dan menggelar orasi di kantor DPRD Kota Pematangsiantar dan kantor Walikota Pematangsiantar. Demonstrasi itu berlangsung sejak pagi.

Sebelum melakukan orasi, sejumlah pengunjuk rasa ini menggelar aksi long march di sepanjang jalan Sutomo dengan membentangkan berbagai poster dan spanduk sebagai tanda protes terhadap pemerintahan Kota Pematangsiantar yang dianggap tak becus dalam penanganan Covid-19 di wilayah ini.

Bahkan, sejumlah mahasiswa juga sempat melakukan aksi duduk di bahu jalan tepat di depan markas Kantor Kepolisian Polres Kota Pematangsiantar.

Setibanya di kantor DPRD, para pengunjuk rasa melakukan orasi. Isinya menuding Pemkot Pematangsiantar gagal dalam penanganan pandemi Covid-19. Langkah pemerintah setempat justru dianggap menimbulkan polemik baru yang meresahkan pedagang dan masyarakat  kecil.

Penyekatan yang dilakukan tim Satgas dan gugus tugas juga dianggap  bukanlah suatu  solusi dalam penanganan penyebaran virus corona. Namun justru  mematikan sektor esensial dan kritikal sehingga mematikan perekonomian masyarakat di level bawah.

“Kami melihat bahwa naiknya level kondisi Covid-19 di kota ini menjadi PPKM level 4 tak terjadi begitu saja, namun tidak terlepas dari keseriusan dan kinerja dari tim satgas Covid-19 dalam hal ini wali kota Pematangsiantar Hefriansyah selaku ketua Gugus tugas yang sangat minim inovasi, sarat masalah, serta tidak optimal dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di kota ini,“ ungkap Gadin Simangunsong selaku kordinator aksi.

Gading juga menyoroti  tajam terkait kegiatan vaksinasi beberapa waktu belakangan ini. Menurutnya aksinasi di satu tempat justru membuat kerumunan dan ancaman klaster Covid-19 baru. Vaksinasi dengan memakai kupon juga membingungkan masyarakat.

Selain  penanggulangan penanganan Covid-19, para pendemo juga menyoroti minimnya vaksinasi yang di lakukan oleh Pemkot kepada masyarakat dan justru lebih banyak di lakukan oleh TNI dan Polri.

Termasuk juga distribusi bansos yang dilakukan oleh Pemko Pematangsiantar yang dianggap tidak merata dan tidak tepat sasaran juga mereka anggap menjadi salah satu kegagalan Satgas Penanganan Covid-19 di kota ini.

Usai menerima demo mahasiswa, Ketua Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar Andika Prayogi Sinaga mengungkapkan terima kasih kepada mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat, dan berjanji akan membawa  poin dan tuntutan dari para pendemo agar di teruskan ke pimpinan DPRD untuk dilakukan rapat dengar pendapat dengan Pemkot Pematangsiantar dan tim Gugus Tugas. (Daud Sitohang/act)