Front Persatuan Rakyat Indonesia Laporkan Defiyan Cori ke Polda Metro Jaya

tvOnenews.com - Front Persatuan Rakyat Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap narasi yang dinilai menyesatkan terkait program swasembada pangan nasional, khususnya komoditas beras.

Koordinator aksi, Sahrir Jamsin, mengatakan pihaknya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Defiyan Cori atas pernyataannya di media sosial yang menyebut swasembada beras hanya sebagai “isapan jempol”. Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

“Hari ini kami dari Front Persatuan Rakyat Indonesia mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta agar Defiyan Cori segera dipanggil dan diperiksa. Kami juga telah menyampaikan bukti-bukti atas pernyataan yang bersangkutan di media sosial,” ujarnya kepada wartawan di lokasi aksi. 

Ia menambahkan, pihaknya telah bertemu dengan petugas Sentra Kepolisian Terpadu (SPKT) dan laporan yang diajukan telah diterima dengan baik oleh kepolisian.

Sementara itu, peserta aksi lainnya, Rahmat Hidayat Djimbula, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum. Pertama, mendesak Kapolda Metro Jaya untuk segera memanggil dan memeriksa Defiyan Cori atas dugaan penyampaian informasi yang dinilai tidak valid. Kedua, meminta klarifikasi terbuka terkait sumber serta keabsahan data yang digunakan dalam pernyataan tersebut. Ketiga, meminta aparat menelusuri dugaan penyebaran informasi yang tidak akurat kepada publik.

Sumber :

• tvOnenews/Julio Trisaputra

Baca Juga

Pemkab Lombok Timur Terus Tagih Piutang Pajak

Selain itu, massa aksi juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, perlindungan lahan pertanian, serta modernisasi sektor pertanian nasional.

Dalam orasinya, massa turut menyinggung Feri Amsari dan berharap aparat penegak hukum dapat memproses pihak-pihak yang dianggap menyebarkan narasi hoaks sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mereka menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan agenda strategis nasional yang harus dijaga dari provokasi, penyebaran informasi yang menyesatkan, serta penggunaan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.