Frekuensi Bencana Terus Meningkat, Pakar Soroti Transformasi Wacana Kebijakan

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia yang menjadi negara kepulauan terbilang memiliki tingkat kerawanan terjadi bencana alam.

Sorotan dalam penanganan bencana di Indonesia tak luput menjadi perhatian para pakar.

Guru Besar Antropologi Ekologi Budi Luhur University, Prudensius Maring mengatakan frekuensi bencana yang terus meningkat tidak bisa lagi semata-mata dilabeli sebagai bencana alam. 

Menurutnya cara pandang tersebut memengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah.

“Ketika semua dianggap bencana alam, kita cenderung pasif dan hanya fokus pada penanganan dampak. Padahal, banyak bencana berkaitan erat dengan aktivitas manusia seperti deforestasi dan eksploitasi lingkungan,” kata Prudensius pada kegaiatan diskusi di Budi Luhur University, Jakarta Selatan, Kamis (30/04/2026).

Prudensius menekankan pentingnya transformasi wacana dalam melihat bencana melalui peran manusia dalam kebijakan yang diambil.

Baca Juga

Percepat Pemulihan Pascabencana, Pemprov Aceh Perpanjang Status Transisi Darurat Selama 90 Hari

Semisal, kata Prudensius, relokasi permanen warga dari kawasan rawan hingga penghentian izin eksploitasi di wilayah berisiko.

“Mitigasi sangat ditentukan oleh cara pandang. Kalau dilihat sebagai akibat kesalahan tata kelola, maka solusinya juga harus menyasar kebijakan, bukan sekadar evakuasi sementara,” katanya.

Hal senada dikatakan, Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Jatna Supriatna.

Jatna mengungkap pentingnya memahami tingkat kerentanan atau vulnerability di setiap daerah yang berbeda-beda.

Ia juga menjelaskan sejumlah bencana di Indonesia merupakan kombinasi antara faktor alam dan aktivitas manusia. 

Di Sumatera misalnya, kata Jatna, bencana ini diperparah oleh deforestasi, sedangkan di Riau lebih didominasi oleh bencana akibat ulah manusia seperti pengeringan lahan gambut.

“Gambut yang dikeringkan menjadi sangat mudah terbakar, seperti bahan bakar. Ini contoh jelas bencana antroposen,” ujarnya.

Sementara itu di Flores, bencana dipicu oleh faktor alam seperti siklon, namun diperparah oleh kondisi tanah yang kering dan minim vegetasi. 

Adapun di Papua, kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan dinilai menjadi faktor dominan meningkatnya risiko bencana.

Jatna menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa menggeneralisasi semua bencana sebagai fenomena alam semata. Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan risiko sejak awal dan penguatan mitigasi berbasis sains.

“Seharusnya sebelum bencana terjadi, kita sudah tahu wilayah mana yang tidak boleh dieksploitasi dan mana yang rentan. Ini butuh perencanaan dan keterlibatan banyak pihak, termasuk akademisi,” jelasnya.(raa)