Dedi Mulyadi Mau Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Warga Jabar Tak Lagi Bayar Pajak Kendaraan?

tvOnenews.com - Wacana besar kembali dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau pay per use. 

Gagasan tersebut langsung memancing perhatian publik karena dinilai bakal mengubah cara masyarakat membayar biaya penggunaan jalan di Jawa Barat.

Usulan Dedi Mulyadi ini bukan sekadar soal pungutan baru. Ia ingin menghadirkan konsep jalan provinsi yang modern, aman, dan nyaman bagi pengguna kendaraan. 

Dalam konsep itu, masyarakat hanya membayar saat menggunakan jalan tertentu. Sementara kendaraan yang tidak melintas di ruas jalan berbayar tidak akan dikenakan biaya apa pun. 

Wacana tersebut pun memicu pro dan kontra, terutama karena menyangkut pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi kewajiban tahunan masyarakat.

Dedi Mulyadi Sebut Jalan Berbayar Lebih Adil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Baca Juga

KDM Janji Biayai Sekolah Anak Aiptu Asep Suhara Anggota Polrestabes Bandung yang Jadi Korban Tabrak Lari

Menurut Dedi Mulyadi, sistem jalan berbayar dianggap lebih adil dibanding skema pajak kendaraan bermotor yang berlaku saat ini. Sebab, pembayaran dilakukan berdasarkan penggunaan jalan, bukan sekadar kepemilikan kendaraan.

"Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan, baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar, hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan," kata Dedi melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (12/5).

Konsep tersebut mirip dengan sistem pay per use yang diterapkan di sejumlah negara maju. Pengguna jalan dikenakan biaya sesuai intensitas pemakaian jalan serta jenis kendaraan yang digunakan. 

Kendaraan berbobot besar misalnya, dinilai memberikan dampak lebih besar terhadap kerusakan jalan sehingga tarifnya bisa lebih tinggi.

Sumber :

• Kolase tim tvOnenews

Dedi menilai pendekatan seperti itu lebih rasional dibanding seluruh pemilik kendaraan harus membayar pajak tahunan dalam jumlah sama meski intensitas penggunaan jalannya berbeda-beda.

Selain itu, sistem ini diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan untuk aktivitas yang tidak penting. Dengan begitu, volume kendaraan dapat ditekan dan kenyamanan pengguna jalan meningkat.

"Sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua," ujar Dedi.

Jalan Mulus, CCTV hingga Ambulans Jadi Target Infrastruktur Jawa Barat

Wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor itu disebut menjadi bagian dari proyek besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun infrastruktur jalan yang lebih berkualitas.

Menurut Dedi, jalan provinsi di Jawa Barat ke depan tidak hanya sekadar mulus, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas keamanan modern. 

Mulai dari drainase memadai, CCTV pengawas, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan terpadu.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, jalannya mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan,” ujarnya.

Menariknya, pos pengamanan tersebut nantinya juga akan dilengkapi mobil derek, ambulans, mobil pemadam kebakaran, hingga tim paramedis untuk membantu pengguna jalan dalam kondisi darurat.

Konsep ini membuat banyak pihak membandingkan rencana jalan provinsi Jawa Barat dengan fasilitas jalan tol modern yang memiliki layanan lengkap bagi pengguna kendaraan.

Jika terealisasi, sistem ini bisa menjadi salah satu terobosan besar di Indonesia. Sebab selama ini pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di banyak provinsi, termasuk Jawa Barat yang memiliki jumlah kendaraan sangat tinggi.

Masih Tahap Gagasan, Pemprov Jabar Bentuk Tim Kajian

Meski ramai diperbincangkan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penghapusan pajak kendaraan bermotor masih sebatas wacana awal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menetapkannya sebagai kebijakan resmi.

Saat ini, Pemprov Jabar telah menyiapkan tim khusus untuk mengkaji kemungkinan penerapan sistem jalan berbayar tersebut. Kajian akan melibatkan akademisi, pakar transportasi, hingga berbagai pihak terkait.

“Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah bersama para akademisi dan berbagai pihak lainnya,” kata Dedi.

Kajian itu nantinya akan membahas banyak aspek penting, mulai dari regulasi, kesiapan teknologi, dampak ekonomi masyarakat, hingga infrastruktur penunjang sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

Tak sedikit pula yang menilai gagasan ini berpotensi memunculkan tantangan baru. Sebab, penerapan jalan berbayar membutuhkan sistem digital yang transparan dan pengawasan ketat agar tidak membebani masyarakat.

Namun di sisi lain, ide Dedi Mulyadi dianggap sebagai langkah berani untuk mencari model pembiayaan jalan yang lebih modern dan berbasis keadilan penggunaan. 

Jika berhasil diterapkan, Jawa Barat bisa menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan konsep pengganti pajak kendaraan bermotor dengan sistem bayar sesuai pemakaian jalan. (udn)