Respon Film Pesta Babi, Pengamat Politik: Jangan Kunci Papua dengan Narasi Ketertinggalan

Ia menambahkan, selama ini pemerintah pusat sering dikritik bila Papua tertinggal. Namun, ketika pemerintah berupaya serius membangun Papua, muncul pula tudingan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk penjajahan baru.

“Kalau Papua tertinggal, pemerintah pusat dikritik. Tapi ketika pemerintah serius membangun, dicurigai. Kan susah jadinya. Jangan kunci Papua dengan narasi ketertinggalan. Yang harus kita pastikan adalah pembangunan itu adil, melibatkan warga lokal, dan benar-benar memberi manfaat,” ungkapnya.

Ayip menilai PSN Food Estate di Merauke tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang negatif. Apalagi, menurutnya, proyek tersebut berkaitan dengan isu besar kedaulatan pangan nasional.

“Isu pangan itu isu kedaulatan negara. Kalau Indonesia terus-terusan bergantung pada impor pangan, maka Indonesia akan mudah ditekan. Karena itu, membangun Food Estate untuk cadangan pangan nasional menjadi penting, terlebih dunia sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya.

Meski demikian, Ayip menekankan bahwa proyek Food Estate tetap harus dikawal. Ia menyebut pemerintah perlu memastikan keterlibatan masyarakat lokal, penghormatan terhadap hak-hak adat, serta manfaat ekonomi yang nyata bagi warga Papua.

Ayip juga mengingatkan bahwa realitas di Papua tidak sesederhana seperti yang digambarkan dalam satu film dokumenter. Menurutnya, selain kelompok yang menolak, ada pula masyarakat Papua yang mendukung dan berharap proyek tersebut membawa perubahan.

Baca Juga

Bappenas Soroti Sengketa dan Mafia Tanah, Berdampak Terhadap Pembangunan hingga Timbulkan Kerugian Negara

“Jadi jangan dibangun narasi seolah-olah seluruh Papua menolak pembangunan. Tidak sesederhana itu. Realitanya lebih kompleks. Ada yang menolak, ada yang mendukung, ada yang khawatir, tapi juga ada yang berharap dari Food Estate,” ulasnya.

Karena itu, Ayip mengajak masyarakat untuk menonton film Pesta Babi secara kritis dan proporsional. Menurutnya, film dokumenter dapat menjadi bahan diskusi publik, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya kebenaran dalam melihat Papua.

“Film dokumenter ini bukan kitab suci. Publik harus kritis. Jika semua investasi ditolak dan semua pembangunan dianggap kolonialisme, maka Indonesia tidak akan maju. Yang harus dikawal bukan penghentian PSN, tapi bagaimana proyek itu berjalan : apakah melibatkan warga lokal, menghormati masyarakat adat, dan bermanfaat bagi Papua,” pungkasnya.(chm)