Anggota DPR RI Tom Liwafa Soroti Potongan Marketplace yang Dinilai Membebani UMKM
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Keluhan pelaku UMKM dan seller online shop mengenai tingginya potongan biaya marketplace kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu unggahan viral memperlihatkan simulasi penjualan produk senilai Rp50 ribu yang disebut hanya menyisakan sekitar Rp28 ribu setelah dipotong berbagai biaya platform.
Biaya tersebut mencakup potongan admin, subsidi gratis ongkir, promo, affiliate, hingga iklan yang dinilai semakin menekan keuntungan penjual.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Fraksi PAN, Arizal Tom Liwafa, menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi keberlangsungan UMKM digital di Indonesia.
“Marketplace memang membantu UMKM berkembang, tapi jangan sampai ekosistemnya justru membuat penjual kecil sulit bernapas,” ujar Tom Liwafa.
Menurutnya, banyak seller kini menghadapi dilema karena harus mengikuti berbagai program promo marketplace agar produk tetap muncul dalam algoritma platform. Namun di saat yang sama, biaya yang harus ditanggung penjual terus meningkat.
Tom menilai kondisi tersebut berisiko membuat UMKM kecil semakin sulit bersaing, terutama di tengah tekanan daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya operasional usaha.
“Kalau kondisi ini terus terjadi, yang bertahan hanya brand besar dengan modal kuat,” katanya.
Ia meminta pemerintah mulai mengevaluasi keseimbangan ekosistem perdagangan digital agar tidak hanya menguntungkan platform besar, tetapi juga melindungi keberlangsungan UMKM lokal.
Selain itu, Tom mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan marketplace, dan komunitas seller untuk membahas struktur biaya yang dianggap memberatkan pelaku usaha kecil.
Menurutnya, UMKM tidak hanya berkaitan dengan angka transaksi digital, tetapi juga menyangkut jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup dari perdagangan online.
Tom Liwafa sendiri dikenal sebagai pengusaha sekaligus anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Timur I. Saat ini ia bertugas di Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
Load more