Belajar dari Haji 2026 dan Skandal travel umroh: Urgensi Reformasi Sistem Imigrasi Haji-Umrah Terintegrasi
- tvOne/Rendra
Pemerintah selama ini hanya fokus pada pengawasan administratif berkala terhadap biro travel (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU), bukan perlindungan jemaah berbasis data aktif. Akibatnya, negara selalu berada di posisi pasif dan baru bertindak setelah jemaah jatuh menjadi korban.
Satu Akar Masalah: Menanti Peta Jalan Integrasi Data
Baik sengkarut pelaksanaan Haji 2026 maupun skandal umrah Hanania Travel bermuara pada akar masalah yang sama. Indonesia mendesak adanya reformasi total yang mencakup enam poin utama:
- Akselerasi integrasi data jemaah secara nasional.
- Sinkronisasi penuh (sistem-ke-sistem) dengan otoritas Arab Saudi.
- Pembentukan Pusat Komando (Command Center) Keimigrasian Jemaah.
- Penguatan sistem perlindungan mobilitas jemaah berbasis data makro.
- Pemantauan status dan keberadaan jemaah secara real-time.
- Pemangkasan sekat birokrasi antara sektor kesehatan, keimigrasian, dan penyelenggara.
Tanpa adanya lompatan teknologi dan politik kebijakan yang tegas untuk mengintegrasikan sektor-sektor ini, estimasi kerugian materiil jemaah dan risiko keselamatan di masa depan diprediksi akan terus berulang, ujar Rieke yang juga aktif melakukan advokasi bagi pekerja migran.(chm)
Load more