‎Belajar dari Haji 2026 dan Skandal travel umroh: Urgensi Reformasi Sistem Imigrasi Haji-Umrah Terintegrasi

‎​Pemerintah selama ini hanya fokus pada pengawasan administratif berkala terhadap biro travel (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU), bukan perlindungan jemaah berbasis data aktif. Akibatnya, negara selalu berada di posisi pasif dan baru bertindak setelah jemaah jatuh menjadi korban.
‎
‎​Satu Akar Masalah: Menanti Peta Jalan Integrasi Data
‎
‎​Baik sengkarut pelaksanaan Haji 2026 maupun skandal umrah Hanania Travel bermuara pada akar masalah yang sama. Indonesia mendesak adanya reformasi total yang mencakup enam poin utama:
- ‎​Akselerasi integrasi data jemaah secara nasional.
‎- ‎​Sinkronisasi penuh (sistem-ke-sistem) dengan otoritas Arab Saudi.
- ‎​Pembentukan Pusat Komando (Command Center) Keimigrasian Jemaah.
- ‎​Penguatan sistem perlindungan mobilitas jemaah berbasis data makro.
- ‎​Pemantauan status dan keberadaan jemaah secara real-time.
- ‎​Pemangkasan sekat birokrasi antara sektor kesehatan, keimigrasian, dan penyelenggara.

‎​Tanpa adanya lompatan teknologi dan politik kebijakan yang tegas untuk mengintegrasikan sektor-sektor ini, estimasi kerugian materiil jemaah dan risiko keselamatan di masa depan diprediksi akan terus berulang, ujar Rieke yang juga aktif melakukan advokasi bagi pekerja migran.(chm)