Mendagri Tito Karnavian Pastikan Kemendagri Dukung Penuh Agenda Prioritas Nasional 2027

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen penuh kementeriannya untuk menyukseskan agenda prioritas nasional pada tahun 2027. 

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Dalam pemaparannya, Mendagri merinci berbagai program kerja strategis Kemendagri untuk tahun anggaran 2027.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kemendagri dijadwalkan akan terlibat aktif dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). 

Program-program tersebut mencakup berbagai sektor pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan kemajuan di tingkat pusat maupun daerah.

Dukungan itu mencakup percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga penguatan program kesehatan seperti pemberantasan tuberkulosis.

Baca Juga

Lensa Berbicara: Di Antara Makam dan Harapan yang Tak Padam

Selain mendukung program prioritas nasional, Kemendagri juga akan menjalankan sejumlah program yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda. 

Program tersebut meliputi seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, penguatan administrasi kependudukan, serta pengembangan identitas digital untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital.

“Kemudian melaksanakan 147 kegiatan prioritas nasional penugasan Kemendagri, di antaranya untuk penguatan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemerintah daerah, pembinaan APBD dan BUMD, dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kemendagri akan terus mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif. 

Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian dana bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD. 

Selain itu, upaya tersebut juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penyelesaian batas wilayah dan batas desa, hingga peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Di sisi lain, Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan layanan administrasi kependudukan sebagai fondasi implementasi pemerintahan digital nasional.