Pakar Dorong Evaluasi dan Audit Pengelolaan Lapangan Golf di Kawasan Senayan

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pengelolaan lapangan golf Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club layak menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan aset negara di kawasan Senayan.

Pernyataan tersebut muncul setelah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan bahwa jasa lapangan golf tidak termasuk objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dipungut pemerintah daerah.

Menurut Achmad, kawasan Senayan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena berdiri di atas lahan milik negara. Oleh sebab itu, setiap bentuk pemanfaatan aset di kawasan tersebut perlu dipastikan memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.

“Kawasan Senayan merupakan salah satu kawasan dengan nilai tanah tertinggi di Indonesia. Dalam konteks ini, pemiliknya adalah negara dan rakyat Indonesia. Karena itu, lapangan golf di kawasan Senayan berpotensi masuk dalam ruang evaluasi yang sama,” kata Achmad, Minggu (21/6/2026).

Ia berpandangan bahwa evaluasi dapat dilakukan melalui audit yang mencakup berbagai aspek pengelolaan. Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya menyangkut kepatuhan perpajakan, tetapi juga kontribusi terhadap penerimaan negara, legalitas perizinan, serta kesesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan yang berlaku.

“Audit tersebut perlu mencakup kepatuhan pembayaran pajak, kontribusi penerimaan negara bukan pajak, status dan masa berlaku perizinan, kesesuaian penggunaan lahan dengan peruntukan tata ruang, serta kewajiban kontraktual lainnya,” ujarnya.

Baca Juga

Presiden Prabowo Siapkan Dukungan Penuh untuk Timnas Indonesia, Bidik Piala Dunia 2030

Achmad menegaskan bahwa audit tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan seluruh aset negara dikelola secara optimal. Ia menilai pendekatan tersebut lazim dilakukan dalam tata kelola aset maupun pengawasan korporasi.

“Logikanya sederhana. Ketika auditor menemukan indikasi masalah pada satu bagian perusahaan, pemeriksaan biasanya diperluas ke seluruh portofolio aset. Tujuannya bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh aset memberikan nilai maksimal bagi pemiliknya,” tutur dia.

Lebih lanjut, Achmad menilai masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai manfaat ekonomi yang diterima negara dari pemanfaatan aset di kawasan strategis tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi agar publik dapat mengetahui sejauh mana kontribusi yang dihasilkan sebanding dengan nilai ekonomis lahan yang digunakan.