Buntut Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan di Senen, Said Iqbal Bakal Cek Izin Usaha

Jakarta, tvOnenews.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said lqbal mengungkapkan akan melakukan pengecekan izin usaha Percetakan Mauprint di Jalan Kalibaru Timur, Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan buntut kasus penyekapan karyawan percetakan berinisial TS (24), MRJ (20), dan AS (19).

“Saya ingin memeriksa apakah masuk kategori UMKM atau perusahaan menengah ke atas,” kata Said Iqbal, di Polda Metro Jaya, Jumat (3/7/2026).

Sebab, Said Iqbal menerangkan bahwa upah yang diterima para korban sangat kecil. Bahkan, upah lembur korban tidak dibayarkan, dan sisi hukum ketenagakerjaannya, perusahaan ini banyak melanggar.

“Kemudian juga upah yang diterima hanya Rp500.000. Ya, kemudian juga lembur dan lain halnya tidak dibayarkan atau tidak diberikan, jam kerja yang tidak teratur. Dari sisi hukum ketenagakerjaannya juga banyak dilanggar, sangat melanggar,” terang Said Iqbal.

“Kalau dia UMKM memang upahnya berdasarkan kesepakatan, tapi biasanya upahnya tetap walaupun berdasarkan kesepakatan harus layak,” ujarnya.

Said Iqbal mengungkapkan, dalam sistem gaji di Jakarta dan luar daerah memiliki istilah upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan ketentuan daerah, dan di Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan. Namun Said menegaskan upah yang diterima korban jauh dari angka tersebut.

Baca Juga

18 Orang Asyik Pesta Narkoba di Lapak Tanah Abang Diamankan, Pemasok Masih Diburu

“Katakan kalau di daerah di luar Jakarta kan ada istilah UMP, UMK, biasanya dipakai UMP. Nah, di Jakarta kan cuma ada UMP, ya setidak-tidaknya minimal 50% atau 60% dari UMP Jakarta. Ini 50% aja tidak tercapai,” jelas Said.

Untuk diketahui, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said lqbal ikut turun tangan mengatasi kasus tiga karyawan percetakan berinisial TS (24), MRJ (20), dan AS (19) yang disekap di tempat kerjanya, di Jalan Kalibaru Timur, Bungur, Senen, Jakarta Pusat.

Said Iqbal menerangkan, para korban diperlakukan tidak manusiawi oleh para pelaku. Hal ini dinyatakan dirinya saat pelaksanaan konferensi pers perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan di Polda Metro Jaya, Jumat (3/7/2026).

“Saya datang kemarin ke rumah Tegar, salah satu korban dugaan penyekapan dan pemerasan, bertemu langsung dan berbicara langsung didampingi oleh pengacaranya dari LBH,” kata Said.

Adapun dalam hal ini korban mengaku diarak di lingkungan rumahnya tanpa melalui proses hukum. 

“Di situ saya jumpai beberapa hal. Satu, benar bahwa mereka bertiga, termasuk Tegar, diperlakukan tidak manusiawi, antara lain diarak tanpa melalui sebuah proses hukum. Jadi di depan rumahnya diarak,” ujar Said.

“Yang membuat hati saya terenyuh, dan saya yakin Presiden juga akan memberikan perhatian khusus, adalah ayahnya ini kan cuma pedagang es, orang miskin. Diperlakukan anaknya seperti itu sampai nangis, pas saya tanya, nangis. Kemudian, tidak manusiawi, diarak, ya,” sambungnya.

Kemudian perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh korban yakni disekap dan tidak diberi makan 3 hari, dirantai, dan diperlakukan tidak beradab dan tidak manusiawi.

“Prinsipnya, bila ada pekerja, buruh, yang mungkin diduga ada melanggar hukum, harusnya kan dilakukan penanganannya secara hukum oleh majikan atau pengusaha. Tidak main hakim sendiri, memperlakukan tidak manusiawi dan tidak beradab, melanggar sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” ujar Said.

Selain itu, Said menuturkan, para korban juga menerima upah yang tidak sesuai. Bahkan upah lembur tidak dibayarkan dan jam kerja tidak teratur.

“Kemudian juga upah yang diterima hanya Rp500.000. Ya, kemudian juga lembur dan lain halnya tidak dibayarkan atau tidak diberikan, jam kerja yang tidak teratur. Dari sisi hukum ketenagakerjaannya juga banyak dilanggar, sangat melanggar,” terangnya. (ars/aag)