Sudah Diekspor ke Beberapa Negara, Waspada Produk Minyak Taiwan Mengandung Zat Karsinogenik Penyebab Kanker

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan pencemaran minyak salad kedelai di Taiwan terus menjadi perhatian setelah lebih dari sebulan sejak pertama kali terungkap pada Juni 2026. Skandal ini mencuat setelah minyak produksi Zhonglian Oils & Fats diketahui mengandung benzo[a]pyrene (BaP), senyawa yang bersifat karsinogenik, dengan kadar melebihi ambang batas keamanan pangan yang berlaku di Taiwan.

Perkembangan terbaru menunjukkan dampak kasus tersebut semakin meluas. Selain menyeret lebih dari 1.000 pelaku usaha di Taiwan, produk olahan yang menggunakan minyak tersebut juga diketahui telah diekspor ke sejumlah negara, yakni Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru.

Sementara itu, sejumlah negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, disebut mulai meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pengawasan terhadap kemungkinan masuknya produk pangan yang menggunakan bahan baku minyak dari batch yang tercemar.

Kasus ini bermula ketika Zhonglian Oils & Fats melaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Taiwan (TFDA) pada 30 Juni 2026 bahwa hasil pengujian internal menemukan kandungan benzo[a]pyrene (BaP) sebesar 8,1 mikrogram per kilogram pada minyak salad kedelai produksi mereka dengan nomor batch 315-1150404.

Angka tersebut jauh melampaui batas maksimum 2,0 mikrogram per kilogram yang ditetapkan dalam standar keamanan pangan Taiwan.

Benzo[a]pyrene merupakan salah satu senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) yang diklasifikasikan sebagai zat karsinogenik. Paparan dalam jumlah tinggi atau dalam jangka panjang diketahui dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk kanker.

Baca Juga

Pakar Onkologi Sebut Peningkatan Angka Harapan Hidup Penderita Kanker Meningkat Hingga Beberkan Soal Pencegahan Kanker

Meski demikian, penyelidikan mengungkap bahwa indikasi masalah sebenarnya telah diketahui lebih awal. Berdasarkan laporan media di Taiwan, perusahaan hilir Namchow Oils & Fats diduga menemukan kejanggalan sejak 13 Mei 2026. Namun informasi tersebut baru diteruskan dalam rantai distribusi selama 48 hari sebelum akhirnya dilaporkan secara resmi kepada otoritas.

Keterlambatan pelaporan itu menyebabkan produk yang diduga menggunakan minyak bermasalah tetap beredar di pasaran dalam kurun waktu tertentu.

Penyelidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Taiwan juga menemukan bahwa rantai distribusi minyak tersebut menjangkau berbagai sektor.

Hingga pertengahan Juli 2026, lebih dari 1.000 pelaku usaha terdampak, mulai dari industri pengolahan makanan, restoran, distributor, hingga lembaga publik seperti sekolah, rumah sakit, institusi militer, dan panti lansia.

Meluasnya dampak kasus tersebut memicu desakan agar pemerintah lebih terbuka kepada masyarakat. Asosiasi Perlindungan Konsumen Taiwan meminta pemerintah segera mengungkap jalur distribusi minyak, daftar perusahaan, serta produk yang terdampak agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang akurat dan menghindari kepanikan akibat beredarnya rumor.

Di sisi lain, sejumlah partai oposisi juga mengkritik penanganan pemerintah. Mereka menilai otoritas keamanan pangan belum cukup transparan karena belum mempublikasikan secara lengkap daftar perusahaan yang terdampak.

Menanggapi kasus tersebut, Presiden Taiwan Lai Ching-te menetapkan empat langkah utama penanganan, yakni menghentikan seluruh proses produksi yang terkait, melakukan investigasi menyeluruh, menarik produk utama serta produk turunannya dari peredaran, membuka informasi kepada publik, dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Taiwan juga menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan yang terlambat melaporkan temuan tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum tengah melakukan penyidikan pidana terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Pengelolaan Keamanan dan Sanitasi Pangan Taiwan.

Hingga kini proses investigasi masih berlangsung. Di saat yang sama, sejumlah negara di Asia terus memperketat pengawasan terhadap produk pangan impor dari Taiwan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah masuknya produk yang diduga berasal dari batch minyak yang terkontaminasi. (cmi)