Mendagri Tito Sebut Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa partisipasi aktif dari sektor swasta merupakan elemen krusial dalam memaksimalkan Program Perumahan Rakyat. 

Sejalan dengan hal itu, Kemendagri berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi para pengembang. 

Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi penyediaan hunian, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Yang harus dilakukan adalah mendorong pihak swasta untuk bekerja. Dan mesin mereka jauh lebih besar daripada mesin pemerintah sebetulnya," ujar Mendagri saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026-2031 di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7) malam.

Menurut Mendagri, upaya menyelesaikan persoalan backlog perumahan tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Oleh karenanya, ekosistem dunia usaha perlu dipacu agar penyediaan hunian bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Baca Juga

Yane Ardian Bima Arya Minta Adanya Penguatan Implementasi Posyandu 6 SPM di Kepulauan Riau

Ia menjelaskan, pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan yang memberi kemudahan kepada pengembang. 

Hal itu antara lain pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta penyederhanaan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum merata di seluruh daerah.

Karena itu, Mendagri meminta peran aktif para pengembang untuk melaporkan daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut secara optimal. 

Selain itu, ia juga memastikan bahwa Kemendagri bakal melakukan evaluasi khusus terhadap daerah-daerah yang dinilai menghambat percepatan pembangunan perumahan.

"Saya ingin mendapatkan data dari teman-teman pengembang daerah mana saja yang mempersulit, daerah-daerah mana yang lemot. Saya mau buat zoom meeting tersendiri kepada mereka dan bila perlu saya buat surat teguran kepada mereka," tegasnya.

Mendagri menilai, kekhawatiran sebagian daerah terhadap potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan PBG maupun BPHTB bagi MBR tidaklah tepat. 

Menurutnya, manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan pembangunan perumahan justru jauh lebih besar.