Usulan Penggantian Nama RUU Perampasan Aset, DPR: Masih Dikaji

Menurut dia, RUU yang saat ini beredar telah memuat ketentuan khusus mengenai kerja sama internasional. Apabila RUU tersebut mengadopsi terminologi yang digunakan UNCAC, hal itu berpotensi mempermudah dukungan dan kerja sama internasional dalam pelaksanaannya.

Di samping itu, ia juga menilai bahwa pemilihan terminologi penting dalam kaitannya dengan pihak ketiga. Ia menilai, istilah “perampasan” dapat menimbulkan kesan bahwa aset semata-mata diambil atau diserahkan, sedangkan istilah “pemulihan” lebih mencerminkan tujuan untuk memulihkan kerugian.

“Itu aspek-aspek yang mungkin perlu pertimbangan dalam menamakan RUU ini,” tuturnya.(ant)

Baca Juga

Uji Materi UU Haji dan Umrah, DPR Tegaskan Tak Mengkriminalkan Jamaah Umrah Mandiri