Sosok Norman Joesoef di Mata Akademisi hingga Komentar DPR, Dosen Unhan: Berpotensi Perkuat Sinergi Kebijakan

"Indonesia membutuhkan pejabat publik yang memiliki kombinasi antara innovation dan tenacity, karena pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan," jelasnya.

Selain itu, Ade menyoroti bahwa aktivitas Norman di sektor industri pertahanan selama ini telah membuka peluang kerja sama lebih luas dengan perusahaan pertahanan internasional, termasuk pembentukan joint venture dan investasi industri di Indonesia. 

Model seperti ini dinilai penting karena nilai tambah industri pertahanan tidak hanya berasal dari pembelian alutsista, tetapi juga dari transfer teknologi, pengembangan rantai pasok nasional, penciptaan lapangan kerja berteknologi tinggi, dan peningkatan kapasitas manufaktur dalam negeri.

Ia juga berharap, apabila diberi kesempatan berkontribusi dalam perumusan kebijakan, akan ada penguatan strategi transformasi industri pertahanan nasional, termasuk terhadap BUMN pertahanan, agar lebih profesional, sinergis, efisien, dan berbasis indikator kinerja.

Pada akhirnya, Ade menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang Wakil Menteri Pertahanan tidak hanya terletak pada kemampuan melakukan pengadaan alutsista, tetapi juga pada keberhasilannya membangun ekosistem inovasi pertahanan nasional yang mampu memperkuat kemandirian industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menarik investasi teknologi tinggi, serta menghasilkan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono pun merespons isu tersebut.

Baca Juga

Masih Ingat Mas Bechi Pemerkosa Santri di Jombang? DPR Desak Penjelasan Imipas Soal Pembebasan Bersyaratnya

Menurutnya, penunjukan pejabat di kabinet adalah hak prerogatif presiden, sehingga terkait nama Wamenhan baru, Dave menilai, sebaiknya menunggu pengumuman resmi Presiden Prabowo Subianto.

"Penentuan susunan kabinet, termasuk apabila terdapat pengisian jabatan Wakil Menteri Pertahanan, merupakan hak prerogatif Presiden yang tentu harus dihormati," ucap Dave kepada wartawan, Jumat (7/8).

"Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi yang dapat dijadikan rujukan. Karena itu, menurut saya, publik sebaiknya menunggu penyampaian resmi dari Presiden agar tidak berkembang spekulasi," tambahnya.

Dave pun menegaskan, sosok Wamenhan yang baru harus lah seorang profesional yang paham akan isu pertahanan.

"Terlepas dari berbagai informasi yang beredar, saya memandang sektor pertahanan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, kapasitas, serta pemahaman yang kuat terhadap tantangan pertahanan yang terus berkembang," tuturnya.