Sosok Norman Joesoef di Mata Akademisi hingga Komentar DPR, Dosen Unhan: Berpotensi Perkuat Sinergi Kebijakan

Jakarta, tvOnenews.com - Balakangan ini mencuat soal isu mengenai Norman Joesoef, yang disebut-sebut akan menjadi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) di media sosial. Sontak, kabar itu menuai komentar akademisi hingga elite politik.

Dosen tetap Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan) Ade Muhammad menilai, bahwa sosok Norman Joesoef dapat memberikan sinyal positif bagi penguatan sektor pertahanan nasional, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan transformasi industri pertahanan.

Bahkan kata dia, apabila isu tersebut benar dan nantinya ditetapkan secara resmi oleh Presiden, hal itu patut dipandang sebagai perkembangan yang positif. 

Meski demikian, ia menegaskan tetap menghormati proses konstitusional dan keputusan resmi pemerintah. Menurutnya, penunjukan Wakil Menteri Pertahanan merupakan kewenangan Presiden sesuai kebutuhan kabinet dan arah kebijakan strategis nasional.

Menurut Ade, kehadiran alumni Universitas Pertahanan pada posisi strategis pemerintahan akan menjadi sinyal positif bagi dunia pendidikan tinggi pertahanan. 

Hal itu menunjukkan bahwa investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia pertahanan mampu menghasilkan kader-kader yang berkontribusi pada level pengambilan kebijakan nasional.

Baca Juga

DPR Sebut Temuan Senjata di Sekolah Swasta Jaksel Masalah Serius, Minta Kemendikdasmen Turun Tangan

"Apabila isu tersebut benar dan nantinya ditetapkan secara resmi oleh Presiden, maka saya sebagai mantan dosennya tentu merasa sangat gembira, bangga, dan memberikan dukungan. Namun demikian, saya tetap menghormati proses konstitusional dan keputusan resmi pemerintah," ujar Ade.

Ia menambahkan, langkah Presiden yang memberikan ruang kepada generasi muda merupakan hal yang patut diapresiasi. 

Dalam pandangannya, tata kelola pertahanan modern membutuhkan kombinasi antara kebijaksanaan generasi senior dan inovasi generasi muda agar kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap ancaman strategis abad ke-21, mulai dari artificial intelligence, cyber defense, unmanned systems, ruang angkasa, hingga teknologi dual-use yang berkembang sangat cepat.

Lebih lanjut, Ade menilai penunjukan Norman Joesoef berpotensi membawa dampak positif bagi industri pertahanan dan teknologi pertahanan nasional. Dari pengalaman akademiknya, Norman dinilai memiliki keberanian berpikir strategis dan pendekatan systems thinking yang penting dalam pembangunan industri pertahanan jangka panjang.

"Indonesia membutuhkan pejabat publik yang memiliki kombinasi antara innovation dan tenacity, karena pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan," jelasnya.

Selain itu, Ade menyoroti bahwa aktivitas Norman di sektor industri pertahanan selama ini telah membuka peluang kerja sama lebih luas dengan perusahaan pertahanan internasional, termasuk pembentukan joint venture dan investasi industri di Indonesia. 

Model seperti ini dinilai penting karena nilai tambah industri pertahanan tidak hanya berasal dari pembelian alutsista, tetapi juga dari transfer teknologi, pengembangan rantai pasok nasional, penciptaan lapangan kerja berteknologi tinggi, dan peningkatan kapasitas manufaktur dalam negeri.

Ia juga berharap, apabila diberi kesempatan berkontribusi dalam perumusan kebijakan, akan ada penguatan strategi transformasi industri pertahanan nasional, termasuk terhadap BUMN pertahanan, agar lebih profesional, sinergis, efisien, dan berbasis indikator kinerja.

Pada akhirnya, Ade menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang Wakil Menteri Pertahanan tidak hanya terletak pada kemampuan melakukan pengadaan alutsista, tetapi juga pada keberhasilannya membangun ekosistem inovasi pertahanan nasional yang mampu memperkuat kemandirian industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menarik investasi teknologi tinggi, serta menghasilkan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono pun merespons isu tersebut.

Menurutnya, penunjukan pejabat di kabinet adalah hak prerogatif presiden, sehingga terkait nama Wamenhan baru, Dave menilai, sebaiknya menunggu pengumuman resmi Presiden Prabowo Subianto.

"Penentuan susunan kabinet, termasuk apabila terdapat pengisian jabatan Wakil Menteri Pertahanan, merupakan hak prerogatif Presiden yang tentu harus dihormati," ucap Dave kepada wartawan, Jumat (7/8).

"Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi yang dapat dijadikan rujukan. Karena itu, menurut saya, publik sebaiknya menunggu penyampaian resmi dari Presiden agar tidak berkembang spekulasi," tambahnya.

Dave pun menegaskan, sosok Wamenhan yang baru harus lah seorang profesional yang paham akan isu pertahanan.

"Terlepas dari berbagai informasi yang beredar, saya memandang sektor pertahanan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, kapasitas, serta pemahaman yang kuat terhadap tantangan pertahanan yang terus berkembang," tuturnya.

"Apabila pemerintah memandang perlu memperkuat organisasi melalui kehadiran figur profesional, tentu hal tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pertahanan negara," tambahnya.

Ia menilai, seorang yang menjabat Wamenhan harus bisa memberikan kontribusi di dalam modernisasi alutsista hingga kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Bagi saya, yang paling penting bukan semata-mata siapa yang mengisi jabatan tersebut, melainkan bagaimana pejabat yang nantinya diberikan amanah mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat modernisasi alutsista, mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, serta membangun sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan," tambah Dave.

Dave pun menyebut akan berkomitmen membangun kemitraan yang konstruktif dengan Kementerian Pertahanan dalam mendukung penguatan kebijakan pertahanan nasional.

"Siapa pun yang nantinya dipercaya Presiden mengemban amanah tersebut, diharapkan dapat bekerja secara profesional, memiliki orientasi pada kepentingan nasional, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara," pungkasnya. (aag)