Viral Pengawal Gubernur Maluku Sebut Mahasiswa “Monyet”, Ini Kronologi dan Aturan Hukumnya
- Tangkapan layar Facebook Eston Halamury
tvOnenews.com - Momen peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Ambon yang semestinya berlangsung khidmat justru berujung sorotan. Sebuah video berdurasi sekitar 46 detik memperlihatkan ketegangan antara pengawal pribadi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan seorang mahasiswa di kawasan Tribun Lapangan Merdeka Ambon.
Perhatian publik semakin besar setelah terdengar ucapan “monyet” yang dilontarkan pengawal tersebut kepada mahasiswa. Rekaman itu kemudian menyebar di media sosial dan memicu kecaman dari sejumlah pihak.
Di sisi lain, Rohim, pengawal yang berada dalam video, telah menyampaikan permintaan maaf sekaligus memberikan penjelasan mengenai situasi yang melatarbelakangi insiden tersebut.
Video Pengawal Gubernur Maluku Viral Usai Upacara HUT RI
Insiden tersebut terjadi tak lama setelah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Merdeka Ambon selesai pada Senin (17/8/2026).
Dalam rekaman yang beredar, Rohim terlihat berusaha menghentikan seorang mahasiswa asal Seram Utara yang hendak menemui Gubernur Maluku.
Mahasiswa tersebut disebut membawa surat dari seorang kepala desa di Pulau Seram untuk disampaikan kepada gubernur.
Rohim bersama seorang pria lain tampak mencegah mahasiswa itu mendekati gubernur. Dalam situasi yang berlangsung tegang, terjadi percakapan antara keduanya.
“Tidak bagus bukan saatnya sekarang bodok ee,” kata Rohim kepada mahasiswa tersebut.
Situasi kemudian memanas. Rohim terdengar mengucapkan kata “monyet” ketika meminta mahasiswa menghormati aturan pengamanan.
“Kau dengar ka seng (tidak), ada aturannya monyet ee. Hargai orang sedikit,” tegas Rohim.
Mahasiswa tersebut kemudian menjawab bahwa dirinya merupakan manusia dan hanya bermaksud menyerahkan surat.
“Beta manusia Pak bukan monyet. Hargai kami menghargai dan kami hanya ingin kasih ini saja,” kata mahasiswa itu sambil menunjuk surat yang dibawanya.
Potongan video tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memunculkan tudingan mengenai dugaan ucapan bernuansa rasial.
- Tangkapan layar Facebook Eston Halamury
Pengawal Pribadi Gubernur: Minta Maaf dan Ungkap Versi Kronologi
Setelah video menjadi perhatian publik, Rohim menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Seram Utara. Ia mengakui ucapan yang disampaikannya dapat melukai perasaan pihak tertentu.
“Mengawali pernyataan ini saya menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi kemarin,” kata Rohim saat memberikan tanggapan pada Selasa (18/8/2026).
Ia mengatakan tidak ingin mencari pembenaran atas perkataan tersebut. Namun, Rohim meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar.
Menurut versinya, situasi bermula ketika Gubernur Hendrik Lewerissa sedang diwawancarai awak media setelah upacara. Saat itu, Rohim melihat sejumlah mahasiswa membawa spanduk, karton manila, serta benda berbentuk bambu dan bergerak mendekati gubernur.
Rohim mengaku sempat menanyakan maksud kedatangan mereka dan menyarankan agar aspirasi disampaikan melalui jalur resmi di kantor gubernur. Ia juga mengklaim menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan dengan gubernur.
“Saya menjalankan protap untuk mengamankan keselamatan pejabat negara,” sebutnya.
Rohim mengatakan benda berbentuk bambu yang dibawa mahasiswa sempat menimbulkan kecurigaan karena tidak langsung diketahui isinya. Belakangan, benda tersebut disebut berisi surat dari Tua Adat Negeri Manusela.
Dalam keterangannya kepada Tajukmaluku.com, Rohim mengakui ucapan tersebut memang keluar darinya.
“Memang saya akui dan minta maaf, ucapan monyet itu saya lontarkan ke individu yang bersangkutan karena spontanitas, sebab kami sudah sampaikan ke yang bersangkutan tapi tidak diindahkan,” katanya.
Ia juga menegaskan ucapan tersebut, menurut versinya, ditujukan kepada individu dan bukan masyarakat adat tertentu.
“Ucapan ‘monyet’ itu bukan sasarannya ke masyarakat adat tertentu, melainkan ke individunya yang sejak awal sudah kami jelaskan prosedurnya, itu spontanitas, bisa diliat di video yang ada,” ujarnya.
Rohim kembali meminta publik melihat keseluruhan rangkaian peristiwa sebelum menarik kesimpulan.
“Jangan sampai video beredar hanya dilihat dari satu bagian kemudian ditafsirkan subjektif. Saya ingin masyarakat melihat kronologinya secara utuh,” pintanya.
Apa Aturan Hukum yang Bisa Relevan?
Secara hukum, sebuah ucapan tidak otomatis dapat disebut sebagai tindak pidana hanya karena dianggap kasar atau tidak pantas. Penentuan pasal membutuhkan pemeriksaan terhadap konteks, maksud, sasaran ucapan, unsur diskriminasi, serta alat bukti.
Karena insiden ini berkaitan dengan dugaan ucapan bernuansa rasial atau etnis, salah satu regulasi yang relevan untuk dikaji adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU tersebut mengatur larangan tindakan diskriminatif berbasis ras dan etnis, termasuk tindakan yang menunjukkan kebencian atau rasa benci karena perbedaan ras dan etnis.
Namun, perlu dicatat bahwa UU Nomor 40 Tahun 2008 telah mengalami perubahan sebagian setelah berlakunya KUHP Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023. KUHP tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Untuk penghinaan secara umum, KUHP Nasional antara lain mengatur Pasal 436 mengenai penghinaan ringan. Ketentuan tersebut mencakup penghinaan yang dilakukan secara lisan atau tulisan terhadap orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II.
Meski demikian, apakah pasal tersebut maupun ketentuan mengenai diskriminasi ras dan etnis dapat diterapkan dalam kasus ini merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian.
Kasus tersebut kini menjadi perhatian karena mempertemukan dua persoalan sekaligus: prosedur pengamanan pejabat negara dan hak masyarakat menyampaikan aspirasi. (udn)
Load more