Kejar Ekonomi 8 Persen, Pemerintah Kirim 32 Aparatur ke China untuk Belajar Negosiasi

Jakarta, tvOnenews.com - Sebanyak 32 aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikirim ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk memperkuat kemampuan negosiasi ekonomi internasional agar dapat mencapai ekonomi 8 persen.

Penguatan kapasitas tersebut dinilai penting karena target pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan investasi dalam jumlah besar, tetapi juga kemampuan pemerintah mengamankan akses pasar, mempercepat hilirisasi, serta memperoleh alih teknologi melalui berbagai kesepakatan dengan mitra internasional.

Program bertajuk Seminar on Enhancing Negotiation Capacity and Skills for Indonesian Officials itu dilepas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bersama Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta.

Pelatihan selama 14 hari tersebut merupakan kerja sama Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian dan Ministry of Commerce RRT (MOFCOM), yang diselenggarakan Academy for International Business Officials (AIBO). Program ini menjadi bagian dari hibah bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dari Pemerintah RRT.

Susiwijono menegaskan, kemampuan aparatur untuk keluar dari pola kerja rutin menjadi salah satu kunci agar koordinasi kebijakan ekonomi dapat menghasilkan terobosan konkret.

“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkap Sesmenko Susiwijono, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga

Kapolri: Berantas Pungli dan Premanisme demi Jaga Iklim Investasi

Kemampuan tersebut akan berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi Indonesia di meja perundingan. Mulai dari penyusunan posisi runding, negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional, hingga memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi dalam setiap kesepakatan.

Terlebih, Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia. Dengan agenda kerja sama yang mencakup perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, hingga teknologi, kualitas negosiator pemerintah akan ikut menentukan seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dikunci Indonesia dalam setiap kesepakatan.

Susiwijono menilai negosiasi dengan Tiongkok juga tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan teknis untuk mencapai kesepakatan. Ada aspek budaya, sejarah, dan pola komunikasi yang perlu dipahami oleh para aparatur yang terlibat dalam perundingan.

“Di Tiongkok, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental,” imbuh Sesmenko Susiwijono.

Materi yang diberikan dalam pelatihan mencakup dasar, psikologi, dan strategi negosiasi, komunikasi lintas budaya, negosiasi bisnis multilateral dan regional, evolusi negosiasi penurunan tarif, hingga dukungan teknis dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas.

Para peserta juga akan mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa internasional serta isu-isu kunci dalam negosiasi perdagangan elektronik atau e-commerce. Seluruh rangkaian materi kemudian ditutup dengan simulasi negosiasi diplomatik.

Karena itu, setelah kembali ke Indonesia, para peserta tidak hanya dituntut membawa pengalaman pribadi. Mereka akan diminta menyusun kajian dan melakukan diseminasi pengetahuan, termasuk mengembangkan materi pembelajaran internal, memperkuat tata cara persiapan perundingan, serta menyiapkan kader negosiator baru di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Delegasi yang berangkat terdiri atas 32 pegawai sebagai peserta pelatihan dan dua pejabat pimpinan tinggi. Selain mengevaluasi hasil pelatihan, kedua pejabat tersebut juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Pemerintah RRT.

Dubes Wang Lutong menegaskan dukungan Pemerintah RRT terhadap peningkatan kapasitas aparatur Indonesia. Menurutnya, kemampuan negosiasi menjadi aspek penting dalam membangun kesepakatan yang dapat berkembang menjadi hubungan kemitraan strategis antara kedua negara.

Kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut juga ditempatkan sebagai bagian dari penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok. Penguatan itu semakin relevan karena kedua negara tengah memperluas kerja sama di sektor perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi.

Bagi Indonesia, kemampuan bernegosiasi menjadi semakin strategis ketika pemerintah mengejar sasaran RPJMN 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029 serta pendapatan nasional bruto per kapita sebesar US$8.000. (agr/aag)