Dorong Perbaikan, Senator NTB Harapkan Evaluasi Berkala pada Program MBG
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Buntut rentetan kasus keracunan yang kembali terjadi-salah satunya di Lombok Tengah-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Mirah, insiden ini bukan lagi masalah sepele atau murni kelalaian dari satu dapur penyedia saja.
Merujuk pada catatan surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, fenomena keracunan ini telah memakan 50.059 korban dari 560 insiden yang merata di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi di Indonesia.
“Kalau kasusnya hanya terjadi satu atau dua kali, tentu kita bisa melihatnya sebagai persoalan teknis di satu tempat. Tetapi ketika kejadian berulang dan korbannya sudah mencapai puluhan ribu orang di berbagai daerah, maka ini harus dilihat sebagai persoalan yang lebih besar. MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Mirah.
Insiden berulang ini, khususnya di wilayah asalnya Lombok Tengah, menjadi peringatan keras bahwa keamanan pangan harus diprioritaskan, terutama karena program ini menargetkan anak-anak dan kelompok rentan.
Tingkat kepatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) turut menjadi sorotan utamanya.
Evaluasi pemerintah sendiri menemukan bahwa mayoritas kasus keracunan dipicu oleh ketidaktaatan terhadap aturan keamanan pangan, mulai dari tata cara penyimpanan, pengontrolan suhu, proses memasak, hingga masa kedaluwarsa konsumsi makanan.
“SOP jangan hanya bagus di atas kertas. Setiap SPPG harus benar-benar menjalankan seluruh SOP tersebut. Mulai dari bahan diterima, disimpan, diolah, dikemas, diangkut, sampai makanan diterima dan dikonsumsi oleh anak-anak. Setiap tahapan harus memiliki kontrol dan penanggung jawab yang jelas,” tegasnya.
Kritik ini sejalan dengan temuan Badan Gizi Nasional (BGN) yang pada 7 September 2026 lalu telah menyegel sementara 1.999 dapur SPPG untuk diselidiki.
Ribuan dapur tersebut diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), padahal dokumen tersebut adalah syarat wajib untuk menyelenggarakan dapur MBG.
Melihat fakta ini, Mirah meminta pemerintah memperketat pengawasan dan menindak tegas pelanggar sebelum berambisi memperluas jangkauan program.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak memandang sebelah mata angka korban hanya karena persentasenya terlihat kecil dibanding total peserta program MBG.
“Jangan melihat jumlah korban sebagai persentase kecil dibandingkan total penerima MBG. Satu korban tetap korban. Keselamatan anak-anak tidak bisa dihitung hanya berdasarkan persentase keberhasilan program,” katanya.
Secara prinsip, Mirah sangat mendukung iktikad pemerintah dalam menyehatkan masyarakat melalui program gizi ini.
Kendati demikian, ia menolak keras jika niat baik tersebut dijadikan alasan untuk memaklumi kelalaian pelaksana di lapangan.
“Niat dan tujuan MBG memang baik dan perlu kita dukung. Tetapi program yang baik juga harus dijalankan dengan sistem yang baik. Kalau pelaksanaannya justru berulang kali menimbulkan korban, maka efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan program harus dipertimbangkan serta dievaluasi secara serius,” ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, Mirah menuntut pemerintah melakukan audit komprehensif bagi seluruh SPPG, memastikan semua dapur taat SOP dan memiliki SLHS, memperkuat pengawasan, serta membuka hasil evaluasinya secara transparan kepada publik.
“Jangan sampai kita mengejar target jumlah penerima, tetapi mengorbankan kualitas dan keselamatan. MBG harus bergizi, tetapi juga harus aman. Perluasan program seharusnya dilakukan setelah pemerintah benar-benar bisa memastikan setiap makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan pangan,” pungkas Mirah. (dpi)
Load more