GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Wamendagri Bima Arya Dorong Tata Kelola Pembangunan Daerah Berbasis Iklim

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya reformasi tata kelola pembangunan di tingkat daerah. 
Rabu, 16 September 2026 - 15:31 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
Sumber :
  • Kemendagri

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya reformasi tata kelola pembangunan di tingkat daerah. 

Menurutnya, langkah ini krusial agar percepatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bima Arya menegaskan bahwa strategi pembangunan daerah harus dirancang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim tanpa mengesampingkan pencapaian target ekonomi nasional.

"Kepala daerah diminta untuk mengawal pertumbuhan ekonomi 8 persen, tetapi di sisi yang sama kepala daerah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip sustainable development," ujar Bima dalam kegiatan Urban Climate Forum 2026 di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (16/9).

Bima menjelaskan, tantangan tersebut semakin relevan dengan komposisi kepemimpinan daerah saat ini. 

Berdasarkan data yang dimilikinya, sebanyak 760 atau 74 persen dari total kepala daerah terpilih merupakan wajah baru (newcomers). 

Dari sisi usia, 13,1 persen kepala daerah berusia di bawah 40 tahun, sementara 31,9 persen berada pada rentang usia 40 hingga 50 tahun.

Untuk memperkuat respons daerah terhadap tantangan perubahan iklim, Bima mendorong tiga perubahan dalam tata kelola pembangunan. 

Pertama, mengubah pendekatan sektoral menjadi terintegrasi. Kedua, memperluas perspektif pembangunan dengan melampaui batas-batas administrasi wilayah. 

Ketiga, membangun pendekatan antisipatif berbasis data emisi sejak tahap perencanaan.

"Akan sangat baik kalau kita bicara climate change, maka kepala daerah harus memiliki baseline di daerahnya masing-masing," terangnya.

Bima juga mengapresiasi berbagai inisiatif kolaborasi lintas wilayah yang telah mengedepankan aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim. 

Ia mendorong kepala daerah untuk mengidentifikasi dan melibatkan para inovator lokal sebagai bagian dari upaya membangun solusi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Silakan para kepala daerah ngintip ke sini dan identifikasi pahlawan-pahlawan lokal masing-masing sehingga perubahan iklim itu bisa didekati dengan semangat kolaboratif," pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri (Wamen) PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wamen Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, serta para kepala daerah terkait. 

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral