Audit Selesai, Apa Langkah Perusahaan untuk Memulihkan Aset dan Membenahi Operasional?

tvOnenews.com - Memperkuat jajaran pimpinan menjadi langkah penting ketika perusahaan harus menerjemahkan hasil audit menjadi tindakan nyata. 

Temuan pemeriksaan keuangan tidak cukup berhenti sebagai dokumen evaluasi. Perusahaan perlu memastikan setiap persoalan ditindaklanjuti, aset terlindungi, kelemahan operasional diperbaiki, dan pihak yang bertanggung jawab menjalankan perubahan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Di negara maju, penguatan tata kelola semacam ini menjadi bagian penting dari pengawasan perusahaan publik. Di Amerika Serikat, misalnya, aturan Sarbanes–Oxley Act 2002 memperkuat tanggung jawab manajemen atas pelaporan keuangan dan mewajibkan penilaian pengendalian internal tertentu. 

Sementara itu, pedoman tata kelola perusahaan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menekankan peran dewan dalam mengawasi manajemen risiko, integritas pelaporan, serta akuntabilitas perusahaan. 

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa audit harus terhubung dengan mekanisme pengawasan dan tindakan korektif, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Tantangan serupa menjadi relevan bagi PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY). Perusahaan ini memperkuat struktur kepemimpinannya dengan menambah dua anggota Direksi, di tengah agenda tindak lanjut hasil audit keuangan dan investigasi khusus periode 2023–2024. 

Baca Juga

Mengapa Budaya Pelayanan Pelanggan Jadi Kunci Transformasi Perusahaan? Ini Fondasi Pentingnya

Fokusnya mencakup pemulihan aset perusahaan dan perbaikan operasional. Seberapa efektif langkah tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan rekomendasi audit, keterukuran hasil pembenahan, serta keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan perkembangan kepada pemegang saham dan publik.

Direksi untuk Mengawal Tindak Lanjut Audit

VTNY resmi mengangkat Drs. Hosea Sanjaya sebagai Wakil Presiden Direktur dan Tri Ismardiko Widyawan sebagai Direktur Teknologi. Pengangkatan tersebut merupakan bagian dari penyegaran struktur organisasi yang mengikuti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 17 Juni 2026.

Keduanya melengkapi jajaran pimpinan yang terdiri atas Junichiro Waide sebagai Presiden Direktur, yang menjabat sejak perusahaan melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO pada 15 Desember 2022, serta Kaleb Solaiman sebagai Direktur Keuangan sejak 18 Juni 2025.

Penambahan anggota Direksi bukan hanya perubahan susunan kepemimpinan. Langkah tersebut memiliki mandat khusus untuk mengawal pelaksanaan tindak lanjut hasil audit keuangan dan investigasi khusus periode 2023–2024. Audit independen tersebut telah diselesaikan pada 9 Maret 2026.

"Penguatan struktur Direksi melalui penunjukan Wakil Presiden Direktur dan Direktur Teknologi ditujukan khusus untuk mengawal serta memastikan pelaksanaan tindak lanjut atas Hasil Audit Keuangan dan Investigasi Khusus periode 2023–2024. Kepemimpinan baru ini diamanahkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi pemulihan aset perusahaan serta menerapkan tindakan korektif operasional," ujar Corporate Secretary PT Venteny Fortuna International Tbk, Grand Yustitia Wirawan.

Mandat tersebut menempatkan Direksi pada tanggung jawab untuk memastikan rekomendasi audit diterjemahkan menjadi program kerja. Dalam praktik tata kelola, tindak lanjut yang baik umumnya membutuhkan penanggung jawab yang jelas, target penyelesaian, pemantauan berkala, serta dokumentasi atas tindakan perbaikan.

Namun, perusahaan belum merinci kepada publik apa saja temuan audit, berapa nilai aset yang menjadi sasaran pemulihan, atau tindakan korektif spesifik yang akan dilaksanakan. Karena itu, besarnya persoalan maupun capaian pemulihan belum dapat dinilai hanya dari pengumuman perubahan Direksi.

Pemulihan Aset dan Efisiensi Operasional Jadi Pekerjaan Berikutnya

Selain menindaklanjuti audit, VTNY menyatakan sedang membenahi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pemulihan aset. Upaya tersebut meliputi penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis kinerja atau meritokrasi, penataan struktur organisasi, serta penyesuaian standar kerja internal.

Dalam konteks ini, meritokrasi berarti penilaian karyawan dan pengembangan karier didasarkan pada kinerja, kompetensi, serta kontribusi yang terukur. 

Penerapannya perlu disertai indikator yang jelas agar perubahan organisasi tidak sekadar menjadi pergantian struktur, tetapi menghasilkan peningkatan produktivitas dan pertanggungjawaban yang dapat dievaluasi.

Prinsip serupa terlihat dalam *UK Corporate Governance Code 2024* yang diterbitkan Financial Reporting Council (FRC) Inggris. Kode tersebut menekankan kewajiban dewan perusahaan untuk memantau sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, kemudian meninjau efektivitasnya setidaknya setiap tahun. 

Pengawasan itu mencakup pengendalian keuangan, operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Ketentuan deklarasi efektivitas pengendalian material mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Praktik tersebut memberikan gambaran bahwa pembenahan tata kelola membutuhkan evaluasi berkelanjutan. Dalam konteks VTNY, ukuran keberhasilannya dapat dilihat dari kejelasan tanggung jawab setiap unit, perbaikan proses bisnis, penguatan pengendalian internal, dan perkembangan pemulihan aset.

Grand menegaskan bahwa transformasi organisasi juga memerlukan perubahan budaya kerja. Profesionalisme, produktivitas, dan akuntabilitas menjadi prinsip yang perlu diterapkan seluruh jajaran karyawan agar dapat beradaptasi dengan standar baru.

Meski demikian, efektivitas program tersebut belum dapat diukur dari pengumuman kebijakan saja. Informasi mengenai target efisiensi, indikator kinerja, tenggat tindak lanjut audit, dan perkembangan pemulihan aset akan membantu pemegang saham menilai hasilnya secara lebih objektif.

Transparansi Menjadi Kunci Kepercayaan Pemegang Saham

Bagi perusahaan terbuka, pembenahan internal juga berkaitan dengan kepercayaan investor. Perubahan susunan Direksi dan tindak lanjut audit merupakan informasi penting, tetapi pemegang saham membutuhkan kejelasan mengenai langkah yang dilakukan perusahaan setelah keputusan tersebut ditetapkan.

G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023 menempatkan integritas pelaporan, pengawasan risiko, dan pengungkapan informasi yang akurat serta tepat waktu sebagai unsur penting tata kelola perusahaan. 

OECD juga menekankan bahwa dewan bertanggung jawab mengawasi sistem pengendalian dan memastikan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi. Prinsip itu relevan bagi VTNY sebagai perusahaan publik dengan pemegang saham pengendali berbasis di Jepang. 

Perseroan menyatakan tetap berkomitmen menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sekaligus menjaga kepentingan para pemangku kepentingan. "Ini merupakan wujud keterbukaan informasi penting dari Perseroan, guna menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan berimbang bagi publik serta seluruh pemangku kepentingan."

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi perusahaan kepada publik. Namun, transparansi yang bermakna tidak berhenti pada pengumuman perubahan kepemimpinan. Informasi lanjutan mengenai progres rekomendasi audit, tindakan korektif yang sudah dijalankan, serta hasil pemulihan aset akan menjadi bagian penting dalam mengevaluasi akuntabilitas perusahaan.

Pada akhirnya, inti langkah VTNY adalah memperkuat Direksi untuk memastikan hasil audit keuangan dan investigasi khusus periode 2023–2024 ditindaklanjuti melalui pemulihan aset, pembenahan operasional, dan penguatan tata kelola. 

Penambahan dua direktur menjadi langkah awal; keberhasilannya akan ditentukan oleh tindakan nyata, hasil yang terukur, dan keterbukaan perusahaan dalam melaporkan perkembangannya. (udn)