DPP Golkar: Rangkap Jabatan Menko Bahlil Perjelas Koordinasi dan Percepat Eksekusi Hilirisasi

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bahlil Lahadalia mengemban dua posisi sekaligus—sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM—dinilai sebagai strategi penting dalam menggenjot program hilirisasi nasional.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF), berpendapat penugasan ganda tersebut berpijak pada urgensi penguatan koordinasi demi mengejar target kedaulatan serta kemandirian energi.

“Saya melihat rangkap jabatan Menko Bahlil menyangkut pertimbangan Presiden untuk mempercepat hilirisasi dan transisi energi dalam mewujudkan visi Presiden tentang kemandirian dan kedaulatan energi,” kata Abdul Rahman di Jakarta, Sabtu (3/10).

ARF memaparkan bahwa ranah hilirisasi tidak berdiri sendiri di Kementerian ESDM. Urusan ini bersinggungan langsung dengan kewenangan berbagai instansi dan kementerian lain, sehingga integrasi kepemimpinan dinilai krusial.

“Kecepatan eksekusi Pak Bahlil di sektor ESDM tetap membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas kementerian, sebab terdapat irisan dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lainnya. Saya melihat kehadiran Kemenko ini justru dapat memperjelas rantai koordinasi sekaligus eksekusi kebijakan,” ujarnya.

Kebutuhan akan sinkronisasi lintas sektor ini kian mendesak mengingat besarnya portofolio investasi yang dikelola. 

Baca Juga

Bahlil Lahadalia Rangkap Jabatan, Akademisi Nilai Bisa Percepat Hilirisasi hingga Kemandirian Energi

Pemerintah telah memetakan 18 proyek hilirisasi prioritas dengan estimasi nilai mencapai US$38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun. 

Cakupannya terbentang luas, mulai dari mineral, batu bara, ketahanan dan transisi energi, hingga sektor maritim serta pertanian.

“Skalanya besar dan sektornya luas. Karena itu saya melihat rantai koordinasi dan eksekusi yang cepat dan tepat menjadi semakin relevan, terutama ketika menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari gejolak dan dinamika global maupun persoalan administrasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Abdul Rahman.

Menurutnya, pengangkatan sebagai Menko pada dasarnya merupakan pelembagaan resmi atas peran Bahlil yang sebelumnya telah memimpin Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. 

Posisi anyar di level kementerian koordinator dinilai memberi landasan wewenang yang lebih solid dalam merajut kerja sama antar-instansi.

Pernyataan ini sekaligus merespons keraguan dari sejumlah pengamat mengenai efisiensi dan efektivitas rangkap jabatan tersebut di pemerintahan.

“Saya melihatnya justru dalam kerangka memperjelas rantai koordinasi dan eksekusi. Dengan mandat yang diberikan Presiden, koordinasi kebijakan hilirisasi dan energi serta eksekusinya dapat lebih terkonsolidasi di bawah kepemimpinan Pak Bahlil,” ujarnya.

Pada akhirnya, Abdul Rahman menegaskan bahwa tolok ukur utama dari format kepemimpinan ganda ini terletak pada hasil nyata di lapangan.

“Jadi bagi saya, substansinya bukan menambah panjang koordinasi, tetapi bagaimana koordinasi dan eksekusi kebijakan strategis bisa semakin terkonsolidasi. Pada akhirnya efektivitas struktur ini tentu akan terlihat dari implementasi dan hasil yang dicapai,” pungkas Abdul Rahman.

Bahlil Lahadalia resmi dilantik oleh Presiden pada 1 Oktober 2026 sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM. 

Menanggapi perannya, Bahlil menegaskan bahwa pembentukan kementerian koordinator ini ditujukan guna mempercepat realisasi program kerja, terlebih sekitar 90 persen porsi investasi hilirisasi terpusat pada sektor ESDM. (dpi)