Riset Evident: Bukan Sekadar Pendamping Menteri, Ini Peran Strategis Wamen dan Waka Badan di Kabinet Prabowo
- ANTARA
tvOnenews.com - Wakil menteri dan wakil kepala badan kerap dipandang sebagai pelengkap dalam struktur pemerintahan. Padahal, posisi mereka tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas birokrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap cara masyarakat menilai keberhasilan maupun persoalan yang dihadapi sebuah lembaga negara.
Di tengah derasnya arus informasi, citra pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan menteri atau kepala lembaga. Pernyataan pejabat, capaian program, pemberitaan media, hingga percakapan di media sosial turut membentuk persepsi publik.
Satu tindakan pejabat bisa memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga berpotensi menyeret nama lembaga ke dalam kontroversi.
Temuan tersebut menjadi salah satu sorotan Evident Institute Indonesia melalui kajian mengenai popularitas dan sorotan publik terhadap wakil menteri (wamen) serta wakil kepala badan (waka badan) Kabinet Merah Putih selama 3 September 2025 hingga 3 September 2026.
Riset ini menunjukkan bahwa popularitas dan kinerja merupakan dua hal berbeda, sehingga banyaknya pemberitaan tidak otomatis menandakan keberhasilan ataupun citra positif seorang pejabat.
Riset Evident: Wamen dan Waka Badan Punya Peran Strategis dalam Citra Pemerintah
Dalam kajian bertajuk Kajian Analisis Popularitas dan Sorotan Publik terhadap Wakil Menteri (Wamen) dan Wakil Kepala (Waka) Badan Kabinet Merah Putih Periode 3 September 2025–3 September 2026, Evident menganalisis 63 tokoh untuk melihat pola pemberitaan dan sorotan publik terhadap para pejabat tersebut.
Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo menjelaskan bahwa penilaian masyarakat terhadap pejabat pemerintah berlangsung melalui berbagai saluran, baik pemberitaan media massa maupun aktivitas organik di media sosial.
“Dalam negara demokrasi yang menempatkan kebebasan berpendapat, publik secara langsung memberikan penilaian mereka pada para Wamen dan Waka Badan secara organik. Media massa memberikan porsi pemberitaan yang diproses melalui proses redaksi, sementara masyarakat melalui unggahan maupun tanggapan aktif di media sosial,” tutur Antonius, Rabu (7/10).
Namun, tingginya perhatian publik tidak selalu membawa dampak positif. Perilaku individu pejabat dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga yang menaunginya. Sebaliknya, capaian institusi yang baik juga berpotensi tidak mendapat perhatian memadai ketika ruang publik dipenuhi kontroversi.
Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang memiliki banyak pejabat pada posisi wakil menteri dan wakil kepala badan. Pemberitaan negatif yang menarik perhatian publik bisa menutupi berbagai capaian yang sebenarnya telah diraih.
Evident menilai dua posisi memiliki relevansi khusus karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yakni investasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja serta komunikasi kebijakan pemerintah.
Kedua posisi tersebut diwakili Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, serta Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
“Keduanya menjadi sampel yang relevan untuk menilai sejauh mana sorotan media berkorelasi dengan kinerja nyata pada dua urusan pemerintahan yang berdampak langsung ke masyarakat,” papar Ivan.
Capaian Nyata di Balik Sorotan Publik
Todotua Pasaribu menjadi salah satu tokoh yang disorot karena memiliki indikator capaian institusional yang dapat ditelusuri melalui sumber resmi. Realisasi investasi nasional pada 2025 tercatat mencapai Rp1.931 triliun, melampaui target pemerintah. Pada periode yang sama, realisasi investasi hilirisasi tumbuh 43,3 persen.
Tren pertumbuhan hilirisasi berlanjut pada semester pertama 2026. Di sisi reformasi birokrasi, Todotua juga memimpin penerapan skema “fiktif positif” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 untuk mempercepat proses perizinan usaha.
Capaian tersebut berkaitan dengan agenda pemerintah menciptakan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru. Pada semester I-2026, realisasi penciptaan tenaga kerja baru disebut mencapai sekitar 1,456 juta orang.
Bagi Evident, data tersebut menjadi contoh capaian yang memiliki indikator lebih terukur dibandingkan penilaian yang hanya bertumpu pada frekuensi pemberitaan.
Sementara itu, Angga Raka Prabowo merepresentasikan peran strategis komunikasi publik. Ia memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sejak pembentukannya pada 17 September 2025 hingga digantikan pada 27 April 2026, dengan tetap menjabat sebagai Wamen Komdigi.
Selama menjalankan tugasnya, Angga turut terlibat dalam agenda perlindungan data pribadi, pemberantasan judi daring, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan publik, percepatan regulasi turunan, serta transformasi digital infrastruktur layanan.
Meski demikian, penguatan komunikasi pemerintah tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak penyampaian informasi. Tantangan berikutnya adalah membangun komunikasi yang terbuka dan setara, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, mempertanyakan kebijakan, dan memperoleh penjelasan yang memadai.
Nama lain yang mendapat perhatian adalah Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan yang mendampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Pada tahun pertama kementerian tersebut berdiri sebagai entitas pelaporan tersendiri, Indeks Pembangunan Kebudayaan 2025 mencapai 59,98, melampaui target 58,39.
Giring juga menyoroti perkembangan industri musik nasional. Ia menyampaikan bahwa data evaluasi Spotify yang diterima pemerintah menunjukkan musik Indonesia menguasai 80 persen tangga lagu teratas. Informasi tersebut dibawa ke Konferensi Musik Indonesia di Makassar sebagai bahan pembahasan kebijakan.
Ia turut mendorong pemahaman budaya sebagai sumber inspirasi kreativitas dan inovasi generasi muda, bukan sekadar warisan yang perlu dilestarikan. Platform digital dipandang dapat memperluas jangkauan budaya sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.
Popularitas Pejabat Tak Selalu Positif, Evident Soroti Ilusi Megafon
Temuan lain dari kajian Evident menunjukkan bahwa volume pemberitaan yang tinggi tidak selalu mencerminkan citra positif atau dukungan organik masyarakat. Untuk memberikan perspektif pembanding, lembaga tersebut merujuk laporan Reportica yang mengukur popularitas para wakil menteri di media sosial sepanjang Agustus 2026.
Dalam laporan itu, Ossy Dermawan, Wakil Menteri ATR sekaligus Wakil Kepala BPN, mencatat jumlah sebutan tertinggi sebanyak 6.108. Namun, seluruh sebutan tersebut berasal dari kanal kementerian sendiri. Pola ini disebut sebagai “Ilusi Megafon”, yakni tingginya angka penyebutan yang tidak serta-merta menggambarkan percakapan organik dari masyarakat.
Sebaliknya, Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, memimpin popularitas organik dengan 1.677 sebutan tanpa bantuan kanal pribadi. Todotua Pasaribu menyusul dengan 1.048 sebutan organik.
Jumlah penyebutan yang besar juga tidak selalu berbanding lurus dengan sentimen positif. Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah, tercatat memperoleh 1.810 sebutan, dengan 57,2 persen di antaranya bernada negatif menurut laporan pembanding tersebut.
Persoalan tata kelola turut menjadi bagian dari pembacaan terhadap sorotan publik. Evident mencontohkan nama Immanuel Ebenezer Gerungan, mantan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang telah berstatus terpidana, serta Silmy Karim dan dua pejabat Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, yang disebut berstatus tersangka dalam bahan kajian. Keempatnya dilaporkan telah diberhentikan dari jabatan.
Penyebutan status hukum tersebut perlu dibaca sesuai konteks dan asas praduga tak bersalah bagi mereka yang berstatus tersangka. Kasus-kasus yang disorot juga memperlihatkan pentingnya pengawasan internal, terutama pada lembaga yang menjalankan program prioritas nasional berskala besar.
Berdasarkan temuan tersebut, Evident merekomendasikan tiga langkah: memperkuat pengawasan internal, memperbarui basis data pemantauan seiring perubahan susunan kabinet dan perkembangan proses hukum, serta membedakan popularitas dari ukuran kinerja.
“Jumlah atau volume pemberitaan bukan indikator kinerja pejabat publik, karena kajian ini menunjukkan bahwa keduanya adalah sumbu yang berbeda dan tidak berbanding lurus,” pungkas Antonius.
Kajian tersebut memetakan pemberitaan daring terhadap 63 tokoh selama satu tahun, dengan menghimpun 392 artikel dari 66 sumber media atau rata-rata 6,2 artikel per tokoh. Data dikumpulkan melalui Google News RSS dan disaring menggunakan daftar media nasional berdasarkan kurasi manual yang merujuk data Dewan Pers.
Evident menegaskan bahwa riset ini bersifat deskriptif dan merupakan penjajakan awal, bukan penilaian kinerja pejabat. Kajian tersebut juga tidak memuat analisis sentimen secara menyeluruh, sementara data hasil penjaringan otomatis dapat berubah dan berpotensi memuat penyebutan nama orang lain yang kebetulan sama.
Kinerja yang terukur, akuntabilitas, serta kemampuan membangun komunikasi yang dipercaya masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam membentuk citra lembaga pemerintah. (udn)
Load more