Akses Kerja Masih Tertutup, Ratusan Karyawan Minta Gubernur Jakarta Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com - Ratusan karyawan Club de Arjuna mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung turun tangan membuka akses menuju tempat usaha mereka yang masih tertutup tembok.

Sebab, lebih dari 200 karyawan mengaku hampir empat bulan tidak bisa bekerja dan kehilangan penghasilan.

Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/10/2026) pagi.

Para karyawan meminta Satpol PP DKI Jakarta membongkar tembok yang menghalangi akses agar kegiatan usaha dapat kembali berjalan.

Koordinator Aksi Venny Tresia mengatakan persoalan itu belum selesai meskipun massa yang sebelumnya menduduki lokasi usaha telah dikeluarkan oleh kepolisian.

Menurutnya tembok yang menutup akses masih berdiri sehingga para pekerja tetap tidak dapat memasuki tempat kerja.

Baca Juga

Tertunda Sejak 2006, Pramono Anung: Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulogadung Harus Rampung Paling Lambat 2027

“Tempat kerja kami ditembok sama ormas, tapi Satpol PP sampai hari ini enggak berani rubuhin tembok itu,” ujar Venny di lokasi pada Jumat (9/10/2026).

Venny mengaku mengapresiasi langkah kepolisian yang mengosongkan lokasi setelah para karyawan menggelar demonstrasi serupa pada Senin (21/9/2026).

Namun, pengosongan tersebut belum membuat para pekerja bisa kembali beraktivitas.

“Kami sangat berterima kasih kepada kepolisian yang telah mengusir keluar ormas dari tempat kerja kami. Tadinya tempat kerja kami diduduki oleh ormas, tapi sudah berhasil dikeluarkan oleh pihak kepolisian,” katanya.

Venny menegaskan tuntutan utama para karyawan saat ini adalah pembukaan akses menuju tempat usaha. 

Mereka tidak ingin mengambil tindakan sendiri dengan membongkar tembok karena khawatir justru menimbulkan persoalan hukum.

“Tidak mungkin kami bongkar sendiri, nanti kami yang kena masalah juga. Tolong Satpol PP yang berwenang, yang tugas mereka membongkar tembok tanpa izin loh,” tuturnya.

Menurut Venny, pemerintah daerah perlu segera mengambil tindakan karena proses penyelesaian sengketa lahan melalui jalur hukum dapat berlangsung lama.

Sementara itu, para karyawan harus tetap memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga mereka.

Dia memperkirakan dampak persoalan tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pekerja, tetapi juga keluarga mereka.

Dengan jumlah karyawan lebih dari 200 orang, Venny menyebut hampir 500 orang dapat terdampak jika anggota keluarga para pekerja ikut diperhitungkan.