DPRD Surabaya Kawal Usulan Drainase dan Rumah Tak Layak Huni

tvOnenews.com - Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, berkomitmen mengawal aspirasi warga terkait pemasangan drainase u-ditch dan program rumah tidak layak huni (rutilahu) di kawasan Lontar, Surabaya.

Komitmen tersebut disampaikan saat Yona menggelar reses di wilayah Kelurahan Lontar. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, termasuk usulan pemasangan u-ditch di sejumlah wilayah RT di RW 7 yang hingga kini belum terealisasi.

Yona meminta pengurus RT dan RW lebih aktif memastikan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terdokumentasi dengan baik.

Ia juga meminta agar salinan dokumen usulan disampaikan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) setempat. Dengan demikian, para legislator dapat ikut memantau perkembangan usulan hingga tahap realisasi.

“Kalau ada Musrenbang dan menyampaikan usulan terkait infrastruktur dan lainnya, sebisa mungkin memberikan salinan usulan tersebut kepada anggota dewan dapil agar menjadi atensi bagi anggota DPRD Surabaya untuk mengawal usulan tersebut sampai pada tahapan realisasinya,” ujar Yona.

Selain persoalan infrastruktur, Yona turut memberikan bantuan tunai Rp20 juta untuk renovasi rumah tidak layak huni milik Mustofa. Rumah tersebut sebelumnya telah diajukan melalui program rutilahu, tetapi hingga kini belum terealisasi.

Baca Juga

117 Pondok Pesantren di Surabaya Ditargetkan Terima BOPDA, DPRD Soroti Payung Hukum

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu renovasi rumah warga yang membutuhkan perbaikan. Sementara itu, pengawalan usulan melalui program pemerintah tetap menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Yona juga memberikan bantuan tunai Rp5 juta kepada warga RT 6 RW 7 Kelurahan Lontar. Dana tersebut menjadi anggaran awal untuk merapikan lahan fasilitas umum (fasum) yang direncanakan sebagai sarana olahraga warga.

Penataan fasilitas lingkungan itu diharapkan dapat menyediakan ruang aktivitas bersama yang lebih dekat dengan permukiman. Yona menekankan pentingnya koordinasi antara pengurus lingkungan dan anggota dewan agar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan dapat terus dipantau perkembangannya.

Pengawalan tersebut diharapkan membantu memastikan usulan warga tidak berhenti pada tahap pengajuan, tetapi dapat ditindaklanjuti sesuai proses perencanaan pembangunan yang berlaku.(chm)