Praktisi Kesehatan Masyarakat Soroti Kasus ISPA yang Tinggi di Kalimantan, Ingatkan Ada Kelompok Rentan Perlu Dilindungi

Jakarta, tvOnenews.com – Praktisi kesehatan masyarakat, dr. Ngabila Salam, MKM, menyoroti tingginya kasus ISPA di Kalimantan. Isu ini mencuat di tengah kabar kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan masih dalam pengendalian dan pengoptimalan pemadaman. Ada dampak kesehatan yang muncul seiring berjalannya waktu, yaitu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut.

Sejauh ini, tercatat data sementara regional Kalimantan untuk luas karhutla sebesar 38.310,86 hektare di Kalimantan Barat, 8.019,63 hektare di Kalimantan Selatan, 7.634,46 hektare di Kalimantan Tengah, 2.715,76 hektare di Kalimantan Timur, dan 400,62 hektare di Kaltara.

Sumber :

• Dokumentasi BNPB

dr. Ngabila Salama tidak secara spesifik menyebutkan jumlah kenaikan kasus ISPA di Kalimantan. Namun, data dari laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan bahwa di Kalimantan Barat, penderita ISPA menembus 165.747 kasus sejak 1 Januari hingga awal Agustus 2026.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, tercatat 18.423 kasus ISPA, disusul Kalimantan Tengah yang mencatat lebih dari 3.000 kasus hanya dalam rentang 10 hingga 16 Agustus.

Baca Juga

Kasus ISPA di Kalimantan Timur Capai 13 Ribu, Wagub Kaltim Instruksikan OPD Perkuat Koordinasi

Angka tersebut mengkhawatirkan karena ISPA bisa menyasar berbagai usia. dr. Ngabila pun mengingatkan adanya kelompok rentan perlu dilindungi dalam kondisi ini.

"Prioritasnya adalah melindungi balita, lansia, dan masyarakat dengan komorbid. Penanganan ISPA tidak cukup reaktif mengobati pasien, tetapi harus proaktif mengendalikan faktor risiko dan mencegah penularan di masyarakat," katanya kepada tvOnenews.com, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, masyarakat Kalimantan perlu menjaga kesehatan, menerapkan PHBS, serta mengenakan masker untuk meminimalkan risiko terkena ISPA.

"Butuh sinergi pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta sangat penting, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret, dengan penguatan surveilans, edukasi etika batuk dan kebersihan tangan, penggunaan masker saat sakit atau berada di lingkungan berpolusi, serta pengendalian asap dan kualitas udara," jelas dr. Ngabila Salama.

Untuk diketahui, puncak musim kemarau yang diprediksi BMKG terjadi pada Juli hingga September 2026 juga dapat memicu tingginya risiko karhutla.

Kemenkes menyebutkan bahwa ancaman terbesar dari situasi ini adalah paparan partikel halus berbahaya atau PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik beracun yang mampu menembus sistem pernapasan dan peredaran darah tanpa batasan ruang.