Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Anggaran Guna Tingkatkan Fasilitas Pendidikan dan Publik
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan peningkatan sejumlah fasilitas pendidikan sekolah termasuk revitalisasi gedung sekolah negeri.
Langkah alokasi anggaran daerah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dengan memprioritaskan program kebutuhan masyarakat turut menuai respons positif dari berbagai kalangan.
Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen mengatakan, revitalisasi sekolah contoh konkret investasi publik yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Semisal SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta di Pasar Rebo yang telah menempati gedung hasil rehabilitasi total sejak awal tahun ajaran 2026-2027.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami mengapresiasi upaya untuk menghadirkan fasilitas belajar yang lebih layak dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang penting, pembangunan seperti ini benar-benar dimanfaatkan, dirawat, dan memberi manfaat bagi siswa, orang tua, serta tenaga pendidik,” kata Ryan kepada awak media, Jakarta, Selasa (13/10).
Dari data Pemprov DKI Jakarta mencata APBD murni Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun dengan fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp19,75 triliun atau 26,5 persen dari belanja daerah.
Pos yang dicantumkan antara lain Rp126,12 miliar untuk rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan.
Selain pendidikan, Ryan juga menyorot alokasi anggaran yang menyasar terhadap sarana dan pra sarana publik semisal pembenahan jalan, dan pengendalian banjir.
Dalam APBD 2026, Pemprov DKI mencantumkan alokasi Rp3,64 triliun untuk pengendalian banjir dan Rp1,38 triliun untuk pengelolaan sampah.
“Anggaran publik perlu dinilai dari manfaat yang dihasilkan dan bagaimana programnya menjawab kebutuhan warga. Selain fasilitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, penanganan banjir, dan pengelolaan sampah juga penting bagi kehidupan sehari-hari serta aktivitas ekonomi Jakarta,” katanya.
Ryan menambahkan fasilitas publik yang lebih baik dapat mendukung produktivitas masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi aktivitas usaha.
Ia berharap kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dapat terus dikembangkan termasuk dalam mencari solusi pengelolaan sampah dan inovasi lingkungan yang laik secara ekonomi serta bertanggungjawab.
“Kami berharap penggunaan anggaran daerah terus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan keberlanjutannya dijaga,” pungkasnya. (raa/dpi)
Load more