Survey 2 Tahun Kabinet Merah Putih: Menteri Perempuan Paling Menonjol Jatuh pada Meutya Hafid
- Isimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Memasuki dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, evaluasi diberikan pada setiap menteri yang menjabat di mana publik menaruh perhatian pada persepsi kinerja, popularitas, kemampuan komunikasi hingga kedekatan dengan kelompok masyarakat tertentu.
Salah satu nama yang menonjol dalam pemetaan Indopol Survey adalah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Bahkan Meutya Hafid keluar sebagai menteri perempuan paling menonjol dengan perolehan 29,6 persen.
Dalam laporan Indopol Survey, Direktur Eksekutif Ratno Sulistiyanto menyebut Meutya Hafid unggul bersama nama menteri perempuan lainnya.
"Dalam kategori menteri perempuan paling dikenal, Meutya Hafid menempati urutan pertama dalam daftar awal, diikuti Arifatul Choiri Fauzi, Widiyanti Putri Wardhana, dan Rini Widyantini," kata Ratno dalam laporan, Senin (19/10/2026).
Dia juga berada di posisi kedua dalam kategori menteri yang dinilai paling komunikatif dalam menjelaskan kebijakan dengan angka 15,4 persen, di bawah Prasetyo Hadi yang memperoleh 34,8 persen.
Survei tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuisioner daring dari seribu responden selama pengumpulan data 13-17 Oktober 2026 dengan kriteria respinden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, memililiki akses internet dan berdomisili di 38 provinsi.
Dari hasil survei, Meutya juga menempati posisi teratas dalam kategori menteri yang dinilai paling meyakinkan ketika tampil di forum internasional, dengan angka 21,8 persen. Sementara dalam persepsi kecakapan berbahasa Inggris, namanya kembali berada di urutan pertama dalam daftar yang disusun berdasarkan jawaban responden.
Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid turut berkaitan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah pembatasan akses anak terhadap platform digital berisiko tinggi melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk melindungi anak dari berbagai risiko di internet, termasuk paparan konten berbahaya, perundungan siber, penipuan daring hingga eksploitasi digital. Implementasinya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara platform, orang tua dan masyarakat agar perlindungan anak dapat berjalan secara efektif.
Dalam laporan tersebut, perubahan konsumsi informasi masyarakat, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan publikasi kegiatan.
Load more