DPR Usul Pembentukan TGPF Soal Penggeledahan Ponpes Perempuan di Sukoharjo

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mencari titik terang terkait penggeledahan di Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur'an, Sukoharjo oleh Polda Jateng.

Abdullah menilai persoalan yang muncul akibat penggeledahan tersebut harus diselesaikan sampai tuntas.

"Keterangan pihak pesantren maupun kepolisian harus diuji dan dibuktikan oleh lembaga independen yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan kedua pihak," kata Abdullah di Jakarta, pada Minggu (1/11/2026).

Dia mengatakan, TGPF independen tersebut perlu melibatkan sejumlah lembaga, di antaranya Komnas HAM, KPAI, Ombudsman, Kompolnas, serta para ahli yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan perlindungan anak.

Menurutnya, setiap lembaga yang ikut dalam TGPF itu, perlu menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Termasuk, Propam Mabes Polri yang turun langsung untuk menindaklanjuti pengaduan pihak pesantren itu tidak boleh berhenti pada pengambilan keterangan saja, tetapi dilanjutkan secara profesional, transparan, dan tuntas.

Baca Juga

Diduga Todongkan Senjata hingga Tarik Santriwati saat Penggeledahan, Komnas HAM Bakal Mintai Keterangan Kapolda Jateng

Ia mengatakan, pemeriksaan oleh Propam Polri penting untuk mendalami dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik anggota kepolisian. 

Namun, pemeriksaan internal tersebut perlu dilengkapi dengan pemeriksaan independen yang melibatkan lembaga di luar Polri agar persoalan dapat dilihat secara lebih objektif dan menyeluruh.

"Kalau memang ditemukan kesalahan prosedur atau pelanggaran yang dilakukan anggota polisi, ya harus ditindak. Begitu juga jika dalam pengembangan perkara ditemukan pihak lain yang melakukan tindak pidana, harus diproses sesuai hukum," kata dia.

Sumber :

• ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

Sebelumnya, Polri memastikan keluhan terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah, akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan Polri mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat. Ia juga menyampaikan empati kepada pihak-pihak yang terdampak, termasuk santri.

Dia menjelaskan, berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026.

Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. (ant)