Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta pemerintah mengevaluasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal ini berawal dari laporan Ombudsman RI terkait adanya maladministrasi dalam proses peralihan pegawai dan aset BRIN. Pasalnya, penyatuan sejumlah lembaga riset ke dalam BRIN itu melibatkan banyak sumber daya manusia (SDM) dan aset besar.

“Ini adalah puncak dari ‘gunung es’ permasalahan riset dan inovasi nasional. Soal senada telah dilaporkan para mantan kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI, yang ujungnya terbentuk Panja BRIN di Komisi VII,” kata Mulyanto, Sabtu (2/7/2022).

Oleh karena itu, Mulyanto meminta pemerintah tidak mengesampingkan laporan Ombudsman tersebut dan segera mengevaluasi.

Selain itu, ia juga mengatakan agar pemerintah tidak memaksakan membentuk BRIN. Ditakutkan, lembaga tersebut bisa menghambat beberapa proyek riset dan teknologi yang sudah berjalan saat ini.

"Dari awal sudah diingatkan, tidak mudah melakukan penggabungan lembaga riset dalam waktu singkat dan tergesa-gesa. Karena yang dilebur itu bukan sekedar gedung, laboratorium, aset tangible dan intagible, anggaran, program dan SDM peneliti. Tetapi juga jiwa korsa lembaga, kerjasama tim, budaya riset dll,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.

Lebih lanjut, ia juga meminta pemerintah agar memperhitungkan dampak dari penyatuan beberapa lembaga riset ke BRIN. Diketahui, ratusan peneliti terkendala dalam melanjutkan risetnya. Alasannya karena status kepegawaian yang tidak jelas.