Modus Eks Anggota Ombudsman Rekayasa Laporan Minyak Goreng demi Korporasi CPO Hingga Akhirnya Jadi Tersangka

Jakarta, tvOnenews.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan adanya rekayasa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI yang menyeret eks Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, ke kursi tersangka.

Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Yeka juga langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejagung mulai Senin, 25 Mei 2026.

Penyidik menduga, Yeka mengubah isi laporan Ombudsman yang semula membahas kelangkaan minyak goreng menjadi persoalan pencabutan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk kepentingan ekspor crude palm oil (CPO).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, kasus ini bermula saat Indonesia dilanda krisis minyak goreng pada Februari 2022.

Saat itu, Yeka disebut memerintahkan jajaran Ombudsman melakukan investigasi di berbagai daerah di Indonesia guna menelusuri penyebab kelangkaan minyak goreng.

"Yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Ombudsman tanggal 24 Maret 2022 perihal dugaan mal administrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng oleh Kemendag RI," tuturnya, dikutip Selasa, 26 Mei 2026.

Baca Juga

Yusril Persilakan KPK, Polisi hingga Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi di Lapas Cibinong

Namun, hasil investigasi tersebut diduga berubah arah. Penyidik menemukan adanya dugaan penyusunan laporan secara melawan hukum hingga akhirnya melahirkan LHP Ombudsman RI Nomor 418 tanggal 15 Agustus 2022.

Laporan itu disebut merekomendasikan pencabutan kebijakan DMO Kementerian Perdagangan. Padahal, menurut penyidik, dokumen tersebut semestinya hanya diserahkan kepada Kemendag RI sebagai pihak terlapor.

Alih-alih berhenti di situ, dokumen tersebut justru diduga bocor ke pihak luar dan digunakan sebagai senjata hukum untuk menggugat pemerintah.

"Bahwa LHP Ombudsman RI nomor 418 tanggal 15 Agustus 2022 yang disusun secara melawan hukum oleh saudara YHF, seharusnya hanya diberikan kepada Kemendag RI sebagai terlapor," katanya.

Kejagung mengungkap, laporan itu kemudian diserahkan kepada Marcella Santoso selaku pengacara korporasi bersama tim AALF legal. Dokumen tersebut lalu dipakai sebagai dasar gugatan Tata Usaha Negara (TUN) hingga gugatan perdata terhadap Kementerian Perdagangan.

Bahkan, hasil laporan Ombudsman itu disebut ikut menjadi pertimbangan dalam putusan onslag atau lepas dari tuntutan hukum terhadap tiga korporasi besar terdakwa kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group di tingkat Pengadilan Negeri.