Babak Baru Isu Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, DPRD Bakal Bentuk Pansus

Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkap temuan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

"Jadi ada beberapa permasalahan, orang yang nggak layak bekerja yang pernah saya sebutkan di media, itu satu," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/8/2022).

Lebih lanjut, penasehat Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini membeberkan sejumlah kasus yang dia temukan. 

"Ada yang bermasalah di pulau, ada temuannya. Ada yang kena hukuman disiplin bisa maju, hal-hal seperti itu lah," tuturnya.

Selain itu, ada banyak pegawai yang dianggap tidak kompeten namun dipaksakan menjabat di posisi tersebut.

Atas dasar temuan kasus jual beli ini pula Prasetyo berserta jajarannya akan membentuk panitia khusus (pansus) Kepegawaian guna mengusut isu tersebut.

"Ya itu ada tadi di coffee morning saya sebutkan, di situ memang ada usulan dari beberapa fraksi untuk mengadakan pansus," pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, video Gembong Warsono saat rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebar luas di sejumlah media sosial. 

Lewat akun TikTok @fraksipdipjkt, Gembong selaku anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta secara tegas menyatakan di akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih marak jual beli jabatan.

"Di akhir masa jabatan Gubernur 2022 ini, hari ini saya mendengarkan banyak persoalan ASN kita dalam penempatan jual beli (jabatan)," ujarnya. 

"Saya sudah berbisik-bisik beberapa kali saya sampaikan kepada Pak Asisten dan Pak Inspektorat, tolong rapat berikutnya diberikan penjelasan yang komplit tentang ini. Jabatan lurah berpuluh-puluh tahun tidak bisa isi karena tarik-menarik jual beli jabatan," lanjutnya.

Gembong yang dalam video tersebut memakai batik coklat, kembali mempertegas bahwa dia menemukan oknum yang menjual seharga Rp 60 juta hanya untuk naik jabatan sedikit saja, dan dia pun mengusulkan segera membentuk pansus. (ags/ebs)