Demo di Sejumlah Titik di Jakarta, Polda Metro Jaya Alihkan Arus Lalu Lintas

Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas, yakni dengan mengalihkan arus dalam rangka mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah titik di DKI Jakarta, Selasa (27/9/2022).

"Diimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan sekitaran Istana Negara dan Monas dikarenakan adanya aksi penyampaian pendapat oleh elemen masyarakat," demikian dilansir dari akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro di Jakarta, Selasa.

Pengalihan arus lalu lintas dilaksanakan Selasa, 27 September 2022 pukul 08.30 WIB-selesai. Masyarakat menuju Istana agar mencari jalan alternatif lain.

Skema pengalihan arus lalin itu sebagai berikut:
1. Arus lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan.
2. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira (situasional).
3. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit/Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryopranoto.
4. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu.

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah juga menyiagakan 4.400 personel gabungan dalam rangka menjaga unjuk rasa di Jakarta.

"Untuk wilayah Jakarta Pusat 4.400 personel kita siapkan gabungan TNI-Polri," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin saat dikonfirmasi.

Komarudin mengatakan, personel gabungan tersebut disebar di titik yang menjadi lokasi unjuk rasa hari ini antara lain di Balai Kota DKI Jakarta, Bundaran Patung Kuda dan Gedung DPR/MPR RI.

Sedangkan jumlah massa yang menggelar aksi hari ini diperkirakan berjumlah sekitar 2.000 orang. 

"Kalau dalam pemberitahuan sekitar 1.000-2.000 orang," ujar Komarudin.

Komarudin juga mengimbau kepada peserta aksi untuk selalu mematuhi peraturan agar aksi penyampaian pendapat berlangsung aman dan kondusif.

"Imbauan kami tentunya dipersilakan menyampaikan aspirasi, tentunya dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, saling menghormati," tuturnya. (ant/act)