Protes Jatah Dana Bagi Hasil, Kemendagri Panggil Bupati Kepulauan Meranti

Jakarta - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil melancarkan protes kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai jatah Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pekan depan tepatnya pada Selasa (20/12).

“Rencana Selasa besok mau diadakan pertemuan, difasilitasi ya, tentu (bersama) komponen terkait, kementerian terkait,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam jumpa pers Kemenkeu di Jakarta, Jumat.

Pertemuan ini adalah antara pemerintah meliputi Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian ESDM, dengan pihak pemerintah daerah (pemda) yakni Provinsi Riau, terutama Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pertemuan ini merupakan langkah mediasi yang dilakukan secara tertutup di Kantor Kemendagri, namun masyarakat nantinya dapat mengetahui hasil dari rapat tersebut.

Sebelumnya diketahui Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyampaikan protesnya terkait jatah DBH kepada Kemenkeu pada pekan lalu dalam Rakornas Optimalisasi Pendapatan Daerah. Bahkan Adil mengungkapkan rencananya untuk menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga menyebut jajaran Kemenkeu diisi oleh pejabat yang merupakan iblis.

Kemarahan Adil kepada pemerintah pusat itu sampai melontarkan rencananya untuk melepaskan Kabupaten Kepulauan Meranti dari Indonesia mengingat daerah ini dekat dengan Selat Malaka dan Malaysia.(ant/chm)

Baca Juga

Gelar Media Talk, BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Komunikasi Kebijakan Publik di Era Digital