Melintas di Jalan Jakarta Wajib Bayar, Begini Penjelasan Kadishub

Selain itu, dia jelaskan juga, bahwa hal ini ada dua strategi, yakni strategi full, tentang bagaimana layanan angkutan umum dibuat senyaman mungkin. 

"Sementara yang kedua strategi pushnya, bagaimana pembatasan lalu lintas itu dilakukan, sebelumnya kita sudah menjalankan kebijakan three in one, kemudian tidak efektif, kemudian naik lagi kebijakannya pembatasan sistem ganjil genap ERP," pungkas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo kepada tvone. 

Kemudian, dia sebutkan saat Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan regulasinya.

Tak hanya itu saja, menyikapi isu itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjutak menuturkan, dirinya di DPRD dikasih contoh untuk melihat kota-kota besa di negara maju. 

"Kalau mereka (negara maju) incomenya per kavitas per sepuluh dari negara kita ya, tentu mereka tidak keberatan untuk prabayar, begitu juga pada negara-negara berkembang," kata Gilbert. 

Kemudian yang kedua di negara maju, ia sebutkan, negaranya menerapkan ERP bila transportasi publiknya sudah maksimal.

"Saya juga tidak mengatakan maksimal ya, karena London juga pun masih membangun mrt yang baru," ujarnya.