Soal Diskon Hukuman Pinangki, MAKI Laporkan Jaksa Agung ke Presiden

Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi indonesia atau MAKI melaporkan Jaksa Agung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelaporan atau pengaduan ini dilakukan lewat kanal lapor presiden (www.laporpresiden.org).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengungkapkan, pihaknya melaporkan Jaksa Agung karena belum mengajukan kasasi atas putusan yang memangkas hukuman terpidana kasus korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Boyamin berharap Presiden segera memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan kasasi atas putusan kasus Jaksa Pinangki.

Menurut Boyamin, Presiden sebagai pucuk pemerintah memiliki hak dan kewenangan memerintahkan Jaksa Agung, yang jabatannya setingkat menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden.

"Jika dirasa ini mencederai dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Presiden harus intervensi kepada Jaksa Agung. Bukan intervensi hukum tapi memerintahkan Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi," ujar Boyamin.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Jaksa Pinangki 10 tahun karena menerima suap 500 ribu dolar AS dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam sidang banding Senin (14/6) memangkas hukuman Pinangki menjadi empat tahun penjara.

"Masyarakat telah mendorong kejaksaan untuk mengajukan kasasi karena mencederai rasa keadilan masyarakat. Kortingnya begitu besar jika dibandingkan dengan kasus Jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun. Kasusnya mirip kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari," ujar Boyamin. (leo/alf/act)