Bentrok di Peringatan Ledakan Beirut, Puluhan Orang Terluka

Beirut, Lebanon - Puluhan orang mengalami luka-luka akibat bentrokan antara polisi Lebanon dengan pengunjuk rasa yang menuntut pertanggungjawaban atas ledakan di Pelabuhan Beirut yang terjadi tahun lalu. Insiden tersebut terjadi tidak jauh dari lokasi acara utama yang menandai peringatan tragedi tersebut.

Bentrokan di Beirut pecah antara polisi antihuru-hara dengan massa yang melempar batu, menyalakan api, dan mencoba menyerbu markas parlemen. Para pengunjuk rasa menuduh anggota parlemen menunda penyelidikan atas bencana tersebut.

Polisi antihuru-hara menanggapi protes itu dengan menembakkan gas air mata, peluru karet, dan meriam air, serta mendesak pemrotes damai untuk pergi.

"Mengingat serangan berulang kali terhadap anggota Pasukan Keamanan Dalam Negeri, kami akan menggunakan cara yang sah dan proporsional terhadap demonstran yang tidak damai," kata polisi dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/8).

Tidak lama kemudian, televisi Lebanon menunjukkan kedatangan sebuah tank yang bergerak ke daerah itu.

Palang Merah, yang mengirim 21 ambulans dan 100 paramedis, mengatakan telah mengangkut delapan orang ke rumah sakit dan telah merawat puluhan lainnya di tempat. Di dekatnya, beberapa ratus meter jauhnya di pelabuhan, ribuan orang berkumpul memperingati satu tahun ledakan yang menewaskan sedikitnya 214 orang.

Baca Juga

Demo Hari Ini di Jakarta, Sebanyak 842 Personel Gabungan Disiagakan

Korban selamat dan kerabat dari korban ledakan membawa bendera dan potret korban tewas. Doa dan lagu sedih terdengar di tengah kesedihan dan kemarahan.Tidak ada laporan kekerasan yang terjadi di sana.

Setahun lalu, setelah pukul 18.00 pada 4 Agustus 2020, stok pupuk amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan kota itu meledak dan membuat sebagian besar ibu kota Lebanon tampak seperti zona perang. Satu tahun berlalu, tidak ada pejabat senior yang dimintai pertanggungjawaban. Investigasi lokal belum menghasilkan penangkapan besar atau bahkan mengidentifikasi pelakunya. Sementara masyarakat menuduh pemimpin politik  menghalangi keadilan. (reuters/cho/act)