Menakar Peluang Donald Trump Meraih Nobel Perdamaian Dunia, Layak atau Kontroversial?

Trump juga tercatat pernah berperan sebagai mediator dalam sejumlah konflik lain, termasuk pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Ia juga disebut ikut menengahi konflik antara India dan Pakistan, yang membantu meredam potensi eskalasi lebih lanjut.

Sumber :

• Istimewa

Argumen Menentang Nobel untuk Trump

Sebaliknya, sejumlah pihak menolak keras gagasan Trump menerima Nobel Perdamaian. Kritik paling tajam diarahkan pada pendekatan kebijakan luar negeri yang dianggap unilateral dan tidak mendukung kerja sama internasional.

Kebijakan "America First" yang diusungnya menyebabkan AS menarik diri dari sejumlah kesepakatan penting, seperti Perjanjian Iklim Paris dan kesepakatan nuklir Iran (JCPOA), serta mundur dari beberapa badan PBB, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia.

Baca Juga

Bicara soal Rupiah, Analis Bank Prediksi Bisa Melemah Selama Hubungan AS dan Iran Tak Harmonis

“Alih-alih memenuhi janji untuk menghapus embargo terhadap Iran, pada tanggal 8 Mei 2018, Presiden AS, Donald Trump, menarik AS keluar dari JCPOA. Langkah Trump dikritik berbagai pihak, termasuk oleh Direktur IAEA dan negara-negara Eropa. Tindakan ini dipandang sebagai pelemahan terhadap diplomasi multilateral yang menjadi fondasi perdamaian dunia,” sambung Kolonel Dedy.

Kebijakan tarif dan retorika dagang agresif Trump terhadap Tiongkok, Eropa, dan negara-negara Asia juga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi global serta memicu ketegangan politik lintas kawasan.

Retorika politik Trump yang cenderung konfrontatif, baik di dalam negeri maupun terhadap pemimpin negara lain, dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai rekonsiliasi dan perdamaian yang dijunjung oleh Komite Nobel. Hal ini diperparah oleh pernyataan terakhirnya terhadap negara-negara anggota BRICS.

Pada 2024, Trump sempat mengancam tarif sebesar 100% sebelum pada 2025 belakangan ini mengusulkan tambahan 10% untuk negara-negara BRICS.

Ancaman tersebut muncul setelah forum BRICS pada 6 Juli 2025 mengecam kebijakan tarif AS dan mengusulkan reformasi terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) serta sistem penilaian mata uang global.

Menteri Keuangan negara-negara BRICS bahkan menyebut bahwa kebijakan tarif Trump membawa "ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional" serta mengancam stabilitas ekonomi dunia.