JK Tegaskan Perdamaian Gaza Harus Libatkan Warga Lokal, Bukan Hanya Negara Besar

Menurutnya, keterlibatan warga lokal bukan hanya penting dalam tahap perundingan, tetapi juga dalam implementasi kesepakatan, rekonstruksi wilayah pascakonflik, serta proses rekonsiliasi jangka panjang.

Perdamaian Berkelanjutan Butuh Partisipasi Rakyat

JK menegaskan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat lokal, proses perdamaian akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan. Kesepakatan yang lahir dari meja perundingan internasional berpotensi rapuh jika tidak mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat yang hidup di tengah konflik.

Ia menilai, pengalaman berbagai konflik di dunia menunjukkan bahwa perdamaian yang melibatkan komunitas lokal cenderung lebih stabil dibanding kesepakatan yang hanya digagas oleh elite politik.

“Tanpa partisipasi masyarakat, perdamaian mudah runtuh. Padahal, yang paling merasakan dampak konflik adalah warga biasa, bukan para elite,” ujarnya.

Dewan Perdamaian Gaza Diluncurkan di Davos

Sebagai informasi, Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Donald Trump diluncurkan pada Kamis (22/1/2026) di sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Dewan ini dibentuk sebagai forum internasional untuk mendorong dialog dan penyelesaian konflik di Gaza.

Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian Gaza tersebut. Penandatanganan itu menandai keterlibatan Indonesia dalam badan internasional yang bertujuan memperkuat upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

JK berharap, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut dapat menjadi saluran untuk memperjuangkan pendekatan perdamaian yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada kesepakatan elite global.

Dengan keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor utama, JK optimistis upaya perdamaian di Gaza dapat memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan stabilitas jangka panjang dan kehidupan yang lebih aman bagi warga Palestina dan Israel. (nsp)