JK Tegaskan Perdamaian Gaza Harus Libatkan Warga Lokal, Bukan Hanya Negara Besar

Jakarta, tvOnenews.com - Isu perdamaian Gaza kembali menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggagas pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa upaya perdamaian tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal, khususnya warga Palestina dan Israel.

Menurut JK, keberhasilan proses damai sangat ditentukan oleh keterlibatan langsung masyarakat yang terdampak konflik. Tanpa partisipasi warga setempat, berbagai kesepakatan yang dihasilkan berpotensi hanya menjadi keputusan elitis yang sulit diterapkan di lapangan.

“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” kata JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (25/1/2026).

Perdamaian Harus Berangkat dari Akar Masalah

JK menilai bahwa perdamaian sejati harus dimulai dari pemahaman terhadap akar persoalan yang ada di masyarakat. Konflik Palestina-Israel, menurutnya, tidak hanya menyangkut persoalan geopolitik antarnegara, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis warga yang hidup di wilayah konflik.

Oleh karena itu, proses perdamaian tidak cukup jika hanya dirancang oleh negara-negara besar atau aktor internasional tanpa melibatkan suara masyarakat lokal. Ia menilai pendekatan top-down kerap gagal menjawab kebutuhan riil warga di lapangan.

Baca Juga

Satu Tahun Perjalanan, Danantara Komitmen Perkuat Fondasi Generasi Indonesia

“Perdamaian tidak cukup hanya diinisiasi oleh negara-negara besar. Masyarakat lokal sebagai pihak yang mengalami langsung konflik harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali,” ujar JK.

Kritik terhadap Pendekatan Elitis

JK juga menyinggung inisiatif Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Trump. Menurutnya, gagasan tersebut perlu diapresiasi sebagai upaya mendorong penyelesaian konflik, namun tidak boleh bersifat elitis atau eksklusif.

Ia menilai, Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia, perlu mendorong agar inisiatif tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat di wilayah konflik.

“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” kata JK.

Menurutnya, keterlibatan warga lokal bukan hanya penting dalam tahap perundingan, tetapi juga dalam implementasi kesepakatan, rekonstruksi wilayah pascakonflik, serta proses rekonsiliasi jangka panjang.

Perdamaian Berkelanjutan Butuh Partisipasi Rakyat

JK menegaskan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat lokal, proses perdamaian akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan. Kesepakatan yang lahir dari meja perundingan internasional berpotensi rapuh jika tidak mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat yang hidup di tengah konflik.

Ia menilai, pengalaman berbagai konflik di dunia menunjukkan bahwa perdamaian yang melibatkan komunitas lokal cenderung lebih stabil dibanding kesepakatan yang hanya digagas oleh elite politik.

“Tanpa partisipasi masyarakat, perdamaian mudah runtuh. Padahal, yang paling merasakan dampak konflik adalah warga biasa, bukan para elite,” ujarnya.

Dewan Perdamaian Gaza Diluncurkan di Davos

Sebagai informasi, Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Donald Trump diluncurkan pada Kamis (22/1/2026) di sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Dewan ini dibentuk sebagai forum internasional untuk mendorong dialog dan penyelesaian konflik di Gaza.

Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian Gaza tersebut. Penandatanganan itu menandai keterlibatan Indonesia dalam badan internasional yang bertujuan memperkuat upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

JK berharap, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut dapat menjadi saluran untuk memperjuangkan pendekatan perdamaian yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada kesepakatan elite global.

Dengan keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor utama, JK optimistis upaya perdamaian di Gaza dapat memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan stabilitas jangka panjang dan kehidupan yang lebih aman bagi warga Palestina dan Israel. (nsp)