UN-Habitat Soroti Risiko Bencana Perkotaan di Negara Berkembang, Indonesia Diminta Waspada

Jakarta, tvOnenews.com - Bencana banjir besar yang melanda Mozambique kembali membuka mata dunia terhadap rapuhnya kawasan permukiman informal di negara berkembang. Kondisi serupa dinilai juga berpotensi terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar yang rawan banjir seperti Jakarta dan Semarang.

Regional Representative UN-Habitat Anaclaudia Rossbach saat World Governments Summit (WGS) 2026 di Dubai menegaskan bahwa pola kerentanan yang terjadi di Mozambique memiliki kemiripan kuat dengan situasi perkotaan di Indonesia.

“Ini bukan hanya tentang Mozambique dan Indonesia. Di banyak negara berkembang, lebih dari satu juta orang tinggal di permukiman informal yang sering berada di area berisiko tinggi seperti bantaran sungai dan wilayah pesisir,” ujar Rossbach.

Menurutnya, masyarakat miskin perkotaan menjadi kelompok yang paling terdampak ketika bencana terjadi dan juga yang paling sulit pulih akibat keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial.

Permukiman Informal Jadi Titik Paling Rentan

Rossbach menjelaskan bahwa persoalan utama bukan semata bencana banjir, melainkan lokasi serta kualitas hunian yang sejak awal sudah berada di zona tidak aman. Di banyak kota berkembang, permukiman informal kerap tumbuh di wilayah rawan bencana karena keterbatasan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Baca Juga

Minimalisir Ancaman Akibat Sampah, RKS Edukasi Masyarakat Kelola Sampah Berskala Rumahan

Ia menilai, kondisi di Mozambique dan Indonesia menunjukkan pola serupa, yakni kawasan permukiman dengan minim infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik stabil, serta akses jalan yang memadai untuk evakuasi saat darurat.

“Mereka tinggal di daerah rawan banjir, perubahan iklim, bahkan longsor. Pola ini terlihat di Mozambique, Indonesia, dan banyak wilayah Global South lainnya,” kata Rossbach.

Situasi tersebut membuat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak pertama yang terdampak bencana dan paling rentan mengalami kerugian sosial maupun ekonomi jangka panjang.

Pemulihan Tidak Cukup dengan Relokasi

Menanggapi strategi pemulihan pascabencana, Rossbach menekankan bahwa relokasi massal bukanlah solusi utama. Ia menyebut pemerintah perlu melakukan penilaian risiko secara komprehensif sebelum memindahkan warga dari permukiman yang terdampak.

“Relokasi bukan pilihan pertama. Yang penting adalah menilai risiko terlebih dahulu dan melihat apakah peningkatan infrastruktur masih memungkinkan di lokasi tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan:

• peningkatan infrastruktur dasar,

• perbaikan kualitas hunian,

• peningkatan akses layanan publik dan mobilitas,

• integrasi kawasan informal ke dalam struktur perencanaan kota.

Rossbach juga menegaskan pentingnya kebijakan perumahan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Tanpa itu, masyarakat berpenghasilan rendah akan terus mencari hunian murah di lokasi yang tidak aman dan tidak sehat.

“Jika negara tidak memiliki sistem produksi perumahan yang berkelanjutan, kawasan kumuh baru akan terus bermunculan dan memperbesar risiko bencana,” tegasnya.

Indonesia Diminta Antisipasi Risiko Bencana Perkotaan

Dengan laju urbanisasi yang cepat dan banjir yang berulang di berbagai daerah, Rossbach menyampaikan sejumlah rekomendasi agar Indonesia tidak menghadapi bencana perkotaan berskala besar seperti yang terjadi di Mozambique.

Pertama, ia mendorong pemerintah memasukkan kawasan informal ke dalam perencanaan kota secara inklusif, bukan justru menghapus keberadaannya.

“Mulailah dengan urban planning yang mengakui permukiman informal dan mengintegrasikannya ke dalam pembangunan kota. Dengan begitu, sumber daya bisa digunakan untuk memperbaiki, bukan menyingkirkan,” katanya.

Kedua, Rossbach menekankan pentingnya pengendalian ekspansi kota dan perlindungan ruang hijau. Menurutnya, perluasan kawasan perkotaan tanpa kendali justru memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.

“Minimalkan urban sprawl, lindungi ruang alam sekitar kota, dan manfaatkan lahan kosong di dalam kota untuk perumahan baru agar infrastruktur yang ada bisa dioptimalkan,” jelasnya.

Ketiga, ia menyoroti perlunya investasi serius di kawasan informal, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga sosial.

“Membangun komunitas yang tangguh bukan hanya soal infrastruktur. Ikatan sosial dalam masyarakat juga harus diperkuat karena mereka adalah responden pertama saat bencana terjadi,” ujarnya.

Rossbach juga menambahkan bahwa kesenjangan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah masih sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menempatkan peningkatan pendapatan rumah tangga sebagai bagian dari strategi pembangunan perumahan melalui insentif, subsidi, dan program penguatan daya beli.

Menurut UN-Habitat, langkah-langkah tersebut menjadi kunci agar kota-kota di Indonesia dapat tumbuh secara inklusif sekaligus lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di masa depan. (nsp)